Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang Tidak Dapat Diperpanjang Setelah Adanya Hak Pengelolaan (HPL)

Abstract

Adanya tumpang tindih pemberian hak atas tanah yang sama oleh Badan Pertanahan Nasional juga merupakan suatu masalah yang sangat sering terjadi. Seperti pemberian Hak atas tanah untuk Hak Pengelolaan diatas tanah hak guna bangunan yang hak nya masih dalam proses permohonan perpanjangan hak nya kembali. Berdasarkan masalah tersebut maka judul yang akan diangkat dalam tesis ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang hak guna bangunan yang tidak dapat diperpanjang setelah adanya hak pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 276PK/PDT/2011). Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Kedudukan Hukum HGB yang terbit terlebih dahulu setelah adanya HPL atas objek yang sama? Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan yang terbit terlebih dahulu setelah adanya hak pengelolaan atas objek yang sama? Bagaimana Dasar Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 276PK/PDT/2011? Jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum. Dengan Sifat penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan Data sekunder. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Kedudukan Hukum HGB yang terbit terlebih dahulu setelah adanya HPL atas objek yang sama yaitu masih tetap sah dan mempunyai kekuatan sebagai pembuktian yang kuat atas suatu objek tanah sepanjang HGB tersebut masih berlaku dan jangka waktunya belum berakhir. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Yang Terbit Terlebih Dahulu Setelah Adanya Hak Pengelolaan Atas Objek Yang Sama adalah dengan membatalkan Hak Pengelolaan yang terbit diatas objek Hak Guna Bangunan karena apabila syarat-syarat permohonan perpanjangan hak guna bangunan telah sesuai peraturan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah maka tidak ada alasan BPN menolak perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut. Dasar Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Mahkamah Agung Nomor : 276PK/PDT/2011 sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga hakim dalam pertimbangannya menolak Peninjauan Kembali dalam perkara ini.

The overlapping of the same land rights by the National Land Agency is also a very common problem. Such granting of Rights to the land for the Right of Management on the right land use rights whose rights are still in the process of applying for the extension of his rights again. Based on the issue, the title to be addressed in this thesis is "Legal Protection Against Concessionaires that can not be renewed after the right of management (Study of Supreme Court Decision Number: 276PK / PDT / 2011). As for the formulation of the problem is How HGB Legal Status that comes first after the existence of HPL over the same object? How to Legal Protection against pre-emptive rights holders after the existence of management rights over the same object? How to Base Judge Consideration in Supreme Court Decision Number: 276PK / PDT / 2011? Type of legal research with normative juridical approach method. Research with normative juridical method is by using approach of legislation (statue approach), research of doctrinal law which refers to legal norms. With the nature of descriptive analytical research using secondary data. Further drawn conclusions by using deductive thinking methods. The position of HGB Law which comes first after the existence of HPL over the same object that is still valid and has the strength as a strong proof of an object of land as long as the HGB is still valid and the term is not over. Legal Protection Against Pre-Owned Right Holder Holders After the Right of Management of the Same Object is to cancel the Right of Management issued above the object of Building Use Right because if the terms of the application for renewal of the right to use the building have been in accordance with the provisions of Article 26 of Government Regulation Number 40 In 1996 on the Right to Build, Right to Build and Use Right on Land, there is no reason for BPN to refuse the extension of the Building Use Right. Basic Judge Consideration in deciding Supreme Court Decision Number: 276PK / PDT / 2011 is in conformity with the prevailing regulations so that the judge in its consideration refuses Review in this case.