Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismar
dc.contributor.advisorSiregar, Mahmul
dc.contributor.authorNasution, Islahul Ikrom
dc.date.accessioned2018-09-14T02:24:39Z
dc.date.available2018-09-14T02:24:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherZulhelmi
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6445
dc.description140200077en_US
dc.description.abstractMaraknya Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut LKS) di Indonesia, baik itu perbankan syariah maupun lembaga keuangan non bank kemudian menjadi perhatian khusus pemerintah, terutama Kementrian Agama, bahwa pendirian suatu perusahaan berbadan hukum tidak hanya mesti diawasi oleh negara dengan standar konvensional yang lebih dulu ada, melainkan oleh lembaga yang berkompeten dan memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaannya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini pengaturan dan pengawasan pada investasi berbasis syariah. Kedudukan dewan pengawas syariah dalam perusahaan investasi berbasis syariah. Peranan dewan pengawas syariah dalam investasi berbasis syariah. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis dengan metode kualitatif. Pengaturan investasi berbasis syariah, yaitu POJK No.19 /POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. POJK No.33 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. POJK NO. 16 /POJK.04 /2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal. POJK NO. 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. POJK No. 16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal. POJK No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Investasi berbasis syariah diawasi oleh DSN-Fatwa MUI saat ini diawasi oleh OJK, yang diawasi meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam investasi berbasis syariah DPS dalam pengawasan investasi berbasis syariah yaitu memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, masih belum memungkinkan bagi DPS untuk melaksanakan tugas pengawasan syariah dengan baik. Kedudukan DPS yang paling tepat adalah sebagai bagian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedudukan DPS yang menjadi bagian dari OJK akan membuat DPS menjadi sebuah lembaga pengawasan yang mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkepentingan terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan non bank. Peranan dewan pengawas syariah dalam investasi berbasis syariah, antara lain melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Kata Kunci : Peran, Dewan Pengawas Syariah, Investasi Berbasis Syariah1en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPeranen_US
dc.subjectDewan Pengawas Syariahen_US
dc.subjectInvestasi Berbasis Syariahen_US
dc.titlePeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perusahaan Investasi Berbasis Syariahen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record