Show simple item record

dc.contributor.advisorPurba, Hasim
dc.contributor.advisorKaban, Maria
dc.contributor.authorSihombing, Martin Roytagam
dc.date.accessioned2018-09-14T03:50:23Z
dc.date.available2018-09-14T03:50:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6469
dc.description140200082en_US
dc.description.abstractPembangunan dibidang infrastruktur menjadi program skala prioritas Pemerintah Kota Medan dalam beberapa tahun kedepan. Ini dilakukan dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dibidang-bidang lainnya. Beberapa bidang infrastrukutur seperti sistem jaringan jalan, drainase, transportasi, dan ruang hijau menjadi cakupan skala yang di prioritaskan. Adapun salah satu bentuk realisasi dari pembangunan tersebut antaralain adalah pembangunan Drainase yang diajalankan dengan sistem kontrak yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak pemborong. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana hubungan hukum yang tercipta diantara para pihak dalam perjanjian pemborongan ini, apakah proses pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan disini juga akan dibahas mengenai kendala-kendala apa saja yang terjadi selama perjanjian berlangsung dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian pemborongan tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data sebagai data pendukung, serta dari data dokumen kontrak itu sendiri. Penulis juga melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan sikripsi ini yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung ke Dinas Bina Marga Kota Medan. Sesuai dengan penelitian saya, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara pihak yang melakukan perjanjian pemborongan antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV. Karya Benteng Perkasa secara formal tidak mengandung cacat hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hanya saja pada saat penyusunan harga barang yang dibutuhkan dalam pemborongan ini, pemborong tidak ikut serta dalam menyusun harga barang karena proses pelelangan dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu dalam sikripsi ini penulis memberikan saran agar dalam proses pelaksanaan perjanjian pemborongan semua pihak yang terlibat harus berperan aktif terutama pihak pemborong dan diharapkan kepada para pihak untuk tetap menjaga integritas untuk menghindari kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada semua pihak dan negara.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPerjanjianen_US
dc.subjectPerjanjian Pemborongan (Drainase)en_US
dc.titleTinjauan Yuridis Perjanjian Pemborongan antara Dinas Bina Marga Kota Medan dengan CV. Karya Benteng Perkasa ( Studi : Dinas Bina Marga Kota Medan)en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record