Show simple item record

dc.contributor.advisorErwina, Liza
dc.contributor.advisorNurmalawaty
dc.contributor.authorSiregar, Andre Fauzi
dc.date.accessioned2018-09-17T07:33:08Z
dc.date.available2018-09-17T07:33:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6495
dc.description130200256en_US
dc.description.abstractRehabilitasi pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun permasalahan skripsi ini pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Rehabilitasi sebagai perwujudan dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dalam Mengangulangi Penyalahgunaan Narkotika. Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dalam mengangulangi penyalahgunaan narkotika. Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan data sekender, teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan, metode yang digunakan kualitatif. Pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diberlakukan secara penal dan non penal di mana ”pengedar” dan penyalahguna/ pemakai akan dikenakan sanksi pidana, bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman mengingat begitu parahnya peredaran narkotika di Indonesia. Penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika merupakan suatu tindakan yang penting, karena disatu sisi penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika, dalam Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 menjelaskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU No 35 Tahun 2009 serta SEMA No. 04 Tahun 2010. Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika Pasal 54 Undang- UU No. 35 Tahun 2009 dilaksanakan dengan penerapan diversi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dimana tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa bukan pemenjaraan melainkan menempatkan terdakwa ke Panti Rehabilitasi, untuk menjalani proses pengobatan danperawatan medis dan sosial sedangkan SEMA No. 04 Tahun 2010, yaitu Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectRehabilitasen_US
dc.subjectPenanggulanganen_US
dc.subjectTindak Pidana Narkotikaen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record