Show simple item record

dc.contributor.advisorSirait, Ningrum Natasya
dc.contributor.advisorSukarja, Detania
dc.contributor.authorSilitonga, Elia Fransisco
dc.date.accessioned2018-09-17T08:09:48Z
dc.date.available2018-09-17T08:09:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6503
dc.description140200138en_US
dc.description.abstractKomisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga yang mengawasi keadaan pasar dari perbuatan Monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan keputusan terhadap pelanggaran yang diataur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 berkenaan dengan pedoman penanganan perkara persekongkolan tender dalam persaingan usaha. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan tentang frasa “Pihak Lain” di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diuji oleh pemohon yang menganggap bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Pengsaingan Usaha telah melanggar hak konstitusionalnya, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “Pihak Lain” adalah pihak lain yang bersekongkol didalam pemenangan tender maupun itu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal maupun perekongkolan Gabungan. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi legitimasi akan perluasan makna frasa “pihak lain” dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tulisan ini akan membahas bagaimana penngaturan hukum persaingan usaha berkenaan dengan persekongkolan tender pra dan pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV. Adapun dalam metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif dengan memergunakan data sekunder. Penulis berpandangan bahwa terdapat suatu urgensi untuk menganalisis bagaimana efek dari pemberlakuan putusan ini terhadap tatanan hukum persaingan usaha seara materil maupun formil.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPersekongkolanen_US
dc.subjectKPPUen_US
dc.subjectMahkamah Konstitusien_US
dc.titleKajian Huku Atas Frasa "Pihak Lain" dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehaten_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record