Show simple item record

dc.contributor.advisorIkhsan, Edy
dc.contributor.advisorSembiring, Rosnidar
dc.contributor.authorSinuhaji, Joy Sandio Alloysius
dc.date.accessioned2018-09-18T02:13:55Z
dc.date.available2018-09-18T02:13:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6535
dc.description110200502en_US
dc.description.abstractUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada prinsipnya mengidealkan perkawinan sebagai ikatan lahir bhatin yang kekal dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip perkawinan sebagai ikatan yang kekal juga berlaku pada masyarakat Karo Non-Muslim, sehingga jika terjadi konflik dalam perkawinan, pihak keluarga kedua belah pihak lazim berperan menyelesaikan konflik perkawinan secara adat, dengan tujuan mencegah putusnya ikatan perkawinan dengan perceraian. Namun pada kenyataannya, tingkat perceraian masyarakat Karo Non-Muslim yang diputuskan di Pengadilan Negeri Kabanjahe masih relatif tinggi jumlahnya dalam kurun waktu 2010-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan perceraian dari masyarakat Karo Non-Muslim yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam kurun waktu 2010-2015. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan berupa bahan hukum primer dan tersier. Selain itu penulis juga akan melakukan penelitian atau studi di Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mendapatkan data sekunder, seperti jumlah gugatan perceraian yang diajukan dan diputus selama periode 2010 – 2015. Sedangkan untuk mengetahui faktor penyebab diajukannya gugatan cerai penulis mempelajari putusan-putusan gugatan cerai yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat Karo biasanya menyelesaikan konflik perkawinan dengan cara musyawarah secara adat yang disebut runggu. Musyawarah atau runggu ditempuh dengan cara pihak keluarga kedua belah pihak yang bersengketa bertemu dengan difasilitasi oleh wakil pihak keluarga kedua pihak yang disebut anak beru. Masing-masing anak beru berposisi sebagai juru bicara atau fasilitator yang bersama-sama pihak keluarga kedua belah pihak berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai. Apabila konflik dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan secara damai dalam runggu, maka pihak yang berkonflik memilih jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Kabanjahe. Dalam kurun waktu 2010-2015 ada terdapat 110 (seratus sepuluh) gugatan perceraian yang diajukan oleh masyarakat Karo ke Pengadilan Negeri Kabanjahe. Adapun faktor dominan penyebab perceraian adalah percekcokan, disusul faktor salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara tanpa hak dan faktor salah satu pihak menjadi pemadat dan penjudi.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPenyebab Perceraianen_US
dc.subjectMasyarakat Karoen_US
dc.subjectRungguen_US
dc.titlePerceraian Pada Masyarakat Karo Beragama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi pada Pengadilan Negeri Kabanjahe Periode 2010 – 2015)en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record