Show simple item record

dc.contributor.advisorSuhaidi
dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.authorGulo, Feriaman
dc.date.accessioned2018-09-18T02:31:17Z
dc.date.available2018-09-18T02:31:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otherIndra
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6546
dc.description097011003en_US
dc.description.abstractIn Presidential Decree No.80/2003 on the Guidance for the Implementation of Government Goods and Services Procurement, a collateral in the forms of bank guarantee is required for the procurement of goods and services with the value above Rp. 50 millions (fifty million rupiahs). This study was aimed at analyzing the role of bank guarantee in financing government’s project, the relationship between the rights and responsibilities of the parties involved in the agreement of granting bank guarantee, and what legal remedy that can be done by Bank Sumut, the Office of Governor Branch Office in the event of default done by the contractor in implementing his work. This study employed juridical normative approach to look at the research problems based on the existing regulation of legislation and the fact happening in the field especially those related to the implementation of bank guarantee as the collateral in financing government’s project. The data for this study were obtained through interviewing informants and resource persons. The data obtained were processed, analyzed and logically and systematically interpreted through deductive method. The result of this study showed that the role of bank guarantee in guaranteeing the implementation of financing government’s project has met the provisions stated in Presidential Decree No. 80/2003 showing that the construction of drainage and road asphalting done by PT. Dwi Chindi Abadi was in accordance with the tender agreement made together with Dinas Bina Marga Kota Medan Medan Municipal Road Development and Maintenance Service), therefore the existence of bank guarantee must be met by the contractor. In terms of the rights and responsibilities of both parties in the agreement, in the event of default by the contractor, the bank guarantee will be effective. Administratively, the bank guarantee will become a credit given (loan), and the settlement, not only involves the guaranteed and the recipient of collateral but also PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) as the guarantor. The remedy that can be done by Bank Sumut in the event of claim addressed to the bank issuing the bank guarantee, the claim will be forwarded to PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) to pay a number of claims filed by the owner of the project using the funds belongs to PT. Askrindo deposited at Bank Sumut. Then Bank Sumut will ask the contractor to pay the amount spent to pay for the claim filed by the owner of the project. If the contractor does not pay it, Bank Sumut will sell the assets of the contractor used as the collateral for the counter-bank guarantee whose sale results will be used to pay the amount paid to the owner of the project.en_US
dc.description.abstractDalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mensyaratkan adanya suatu jaminan berbentuk bank garansi. Untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran bank garansi dalam pembiayaan proyek pemerintah, bagaimana hubungan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian pemberian bank garansi, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Bank Sumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur jika terjadi wanprestasi oleh pihak pemborong dalam pelaksanaan pekerjaannya, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundangundangan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dilapangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan bank garansi sebagai suatu jaminan dalam pembiayaan proyek pemerintah. Penelitian ini didukung oleh pedoman wawancara dari informan dan nara sumber. Kemudian keseluruhan data diolah, dianalisis dan ditafsirkan secara logis, sistematis dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata peran bank garansi dalam menjamin pelaksanaan pembiayaan proyek pemerintah yaitu sesuai ketentuan Kepres Nomor 80 Tahun 2003, dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa untuk pembangunan drainase dan pengaspalan jalan yang dilakukan oleh PT. Dwi Chindi Abadi sesuai perjanjian pemborongan dengan pihak Dinas Bina Marga Kota Medan maka keberadaan bank garansi merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi pihak pemborong. Hubungan hukum hak dan kewajiban para pihak yang timbul dalam perjanjian bank garansi adalah bank garansi menjadi efektif apabila pihak pemborong wanprestasi, bank garansi secara administrasi akan berubah pos menjadi kredit yang diberikan, apabila pemborong dinyatakan wanprestasi, penyelesaiannya tidak hanya melibatkan pihak terjamin dengan pihak penerima jaminan saja tetapi juga pihak PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebagai pihak penjamin. Upaya hukum yang dapat dilakukan Bank Sumut apabila ada pengajuan klaim yang ditujukan kepada Bank penerbit bank garansi maka pengajuan klaim akan diteruskan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) untuk membayar sejumlah klaim yang diajukan pihak pemilik proyek, menggunakan sejumlah dana milik PT. Askrindo yang tersimpan di Bank Sumut. Kemudian Bank Sumut akan menagih kepada pihak pemborong untuk membayar sejumlah dana yang telah dikeluarkan untuk membayar klaim dari pihak pemilik proyek tersebut, apabila pihak pemborong tidak juga melunasi jumlah tagihannya maka pihak Bank Sumut akan menjual aset pihak pemborong yang dijadikan jaminan kontra bank garansi dimana hasil penjualan jaminan kontra bank garansi tersebut akan digunakan untuk melunasi jumlah tagihan yang telah dibayarkan kepada pihak pemilik proyek.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectBank Garansien_US
dc.subjectProyek Pemerintahen_US
dc.titlePelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan dalam Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi di Bank Sumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record