Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorZendrato, Mariati
dc.contributor.authorKauliani, Rizka
dc.date.accessioned2018-09-19T04:14:32Z
dc.date.available2018-09-19T04:14:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6609
dc.description130200281en_US
dc.description.abstractPemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah oleh suatu masyarakat adat yang kemudian disebut dengan tanah komunal (tanah milik bersama). Di wilayah pedesaan di luar Jawa, tanah diakui oleh hukum adat tidak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, tanah milik bersama masyarakat adat bersama ini secara tertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran. Sistem kepemilikan individual kemudian mulai dikenal dalam sistem kepemilikan komunal. hak atas kepemilikan atas tanah bersifat mutlak sehingga hal ini secara tidak langsung meniadakan kemungkinan hak milik atas suatu tanah diganggu-guagt oleh pihak lainnya yang tidak memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Hak atas tanah terdiri dari berbagai macam. Hak tersebut dapat diperoleh berdasarkan transaksi, perbuatan hukum, atau ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan akibat hukum putusan mahkamah konstitusi terhadap pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing, serta bagaimana tata cara pemberian, pelepasan, dan pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisi data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Dalam mengatasi kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia maka dari itu telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (1) (2) dan (3) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016 yang berisi tentang rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing, tetapi hanya sebatas hak pakai, hak guna bangunan dan hak guna usaha. Dan dengan tegas telah dikatakan dalam pasal 21 ayat (1) (3) dan (4) Undang-Undang Pokok Agraria.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectKepemilikanen_US
dc.subjectHak- Hak Atas Tanahen_US
dc.subjectPutusan Mahkamah Konstitusien_US
dc.titleAkibat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Bagi Orang Asing Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record