Show simple item record

dc.contributor.advisorPurba, Hasim
dc.contributor.advisorSembiring, Rosnidar
dc.contributor.authorJannah, Mastika
dc.date.accessioned2018-09-19T04:22:21Z
dc.date.available2018-09-19T04:22:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6613
dc.description130200579en_US
dc.description.abstractHak-hak Konsumen Perumahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Prumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Pada Perumahan De Sultan Residence) Sumber utama hukum perumahan dan kawasan pemukiman adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (disingkat UU NO. 1/2011). UU No. 1/2011 memberi pengertian atas perumahan dan kawasan pemukiman sebagai satu sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan perbaikan, pencengahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan konsumen dalam memperjuangkan hak-hak konsumen berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 pada Perumahan De Sultan Residence, bagaimana bentuk tanggungjawab Perumahan De Sultan Residence dalam penyelesaian hak-hak konsumen sebagai akibat cedera janji dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak konsemen pada Perumahan De Sultan Residence Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai objek penelitian dalam hal ini UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang dapat menjelaskan tentang seperangkat data yang menunjukan komparasi atau hubungan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi, keamanan, hak memilih dan juga hak untuk didengar. Apabila terjadi sengketa akibat cedera janji oleh jasa perumahan terhadap konsumen maka dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: penyelesian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPerumahanen_US
dc.subjectKonsumenen_US
dc.subjectHak Konsumenen_US
dc.titleHak-Hak Konsumen Perumahan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukimanen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record