Show simple item record

dc.contributor.advisorYamin, Muhammad
dc.contributor.advisorZendrato, Mariati
dc.contributor.authorThaslim, Andre Giovanni
dc.date.accessioned2018-09-26T07:45:14Z
dc.date.available2018-09-26T07:45:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherNurhusnah Siregar
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6799
dc.description140200438en_US
dc.description.abstractNegara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara terluas dan terpadat di dunia.Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan wilayah Negara yang sangat luas, maka keberadaan tanah dan fungsi akan hak atas tanah tidak dapat dipungkiri merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun membuat tanah di Indonesia semakin terbatas, Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai masalah tentang tanah.Untuk menghindari sengketa dan konflik yang dapat timbul dari pendaftaran tanah, maka perlu diselenggarakan pendaftaran tanah. Dengan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria telah dengan tegas mengamanatkan kepada Pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah, pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak -hak tertentu yang membebaninya. Dalam praktek pelaksanannya, pendaftaran tanah harus mengandung asas yang sederhana, aman, mutakhir, terjangkau, dan terbuka sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan dari dilakukannya pendaftaran tanah selain untuk mencegah terjadinya konflik dan sengketa yang dapat timbul, juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan dan untuk menjaga tertib administrasi pemerintahan. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris.Dimana penelitian untuk skripsi ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder.Pengumpulan sekunder dilakukan dengan mencari data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk memperoleh data primer, penulis melakukan riset lapangan dengan melakan penelitian pada kantor pertanahan di Kabupaten Deli Serdang dan di kantor Notaris Kabupaten Deli Serdang. Dan dari hasil yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa hambatan pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Deli Serdang datang dari 2 pihak, yaitu dari pemerintah dan masyarakat.Kesimpulan penelitian ini adalah efektivitas pelayanan dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang masih kurang efektif karena kurangnya tenaga kerja dan fasilitas serta fokus pemerintah yang belum menjadikan pendaftaran tanah sistematik sebuah prioritas yang harus diutamakan. Dari sudut masyarakat, prosedur pendaftaran tanah masih belum sepenuhnya dimengerti masyarakat, masyarakat merasa pendaftaran hak atas tanah akan mempersulit mereka. Untuk itu diharapkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk memperbaiki kekurangannya. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memberantas calo dan melakukan sosialisasi, sedangkan upaya pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan menjalankan PRONA.Sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat tertentu, maka segala pembiayaan yang bersangkutan maka bagi rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya.Pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum tersebut harus mengandungunsur keadilan dan kemanusiaan terutama masyarakat ekonomi lemah sehingga dapat memberi perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah. Disarankan kepada pemerintah agar dapat lebih memprioritaskan pendaftaran tanah secara sistematik agar pendaftaran tanah seperti yang dicita-citakan oleh UUPA dapat terwujud.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPendaftaran Tanahen_US
dc.subjectHambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanahen_US
dc.titleHambatan-Hambatan dalam Pendaftaran Tanah yang Belum Bersertifikat Secara Sistematik di Kabupaten Deli Serdangen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record