Show simple item record

dc.contributor.advisorHamdan, Muhammad
dc.contributor.advisorLubis, Rafiqoh
dc.contributor.authorLimbong, Pantriady
dc.date.accessioned2018-11-06T07:30:16Z
dc.date.available2018-11-06T07:30:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherZulhelmi
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/8010
dc.description140200429en_US
dc.description.abstractDalam kehidupan masyarakat sering ditemui adanya penyimpangan terhadap norma hukum, khususnya hukum pidana. Kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi. Pada praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hakim sebagai pejabat peradilan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam proses penegakan hukum, secara khusus dalam bidang hukum pidana, problematika yang kerap terjadi adalah adanya disparitas dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara pidana, yang kemudian akan berdampak terhadap putusan yang akan diambil oleh hakim. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian menurut hukum pidana positif di Indonesia dan bagaimana disparitas pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Sim dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 407/Pid.B/2016/PN Tjb. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik pengambilan data yaitu penelitian kepustakaan yang menitik beratkan pada data sekunder yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, majalah/katalog yang berkaitan dengan judul skripsi dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 359. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia diatur secara umum dan khusus. Tindak Pidana Penganiayaan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, Pasal 358 dan Pasal 360. Secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C juncto Pasal 80, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 juncto Pasal 44. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pid.B/2016/PN.Sim dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 407/Pid.B/2016/PN Tjb, telah terjadi Disparitas dalam pertimbangan hakimnya yang berdampak pada Pemidanaan yang berbeda.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUnivesitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectDisparitasen_US
dc.subjectTindak Pidana Pembunuhanen_US
dc.subjectTindak Pidana Penganiayaanen_US
dc.titleDisparitas Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sim dan Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Tjb )en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record