Browsing Faculty of Law by Advisor "Affila"
Now showing items 1-20 of 29
-
Akibat Hukum terhadap Pembatalan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2868 K/Pdt/2018)
(Universitas Sumatera Utara, 2021)The process of auction of hypothecation can cause legal consequence of title transfer in auction objects from sellers to auction winners. This land title transfer through auction is regarded valid, but it can bring ... -
Analisis Hukum atas Sanksi Administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris yang Melakukan Pelanggaran disebabkan Tidak Menjalankan Amanah yang diberikan padanya (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara No. M.05/Majelis Pengawas Wilayah Prov.02.01.22 Tahun 2022)
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Acting honestly, reliably and independently is an obligation that must be owned by a Notary as a public official in carrying out his work to make authentic deeds for the benefit of the parties. If the notary is not ... -
Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Secara Sepihak Merubah Isi Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt.G/2016/Pn. Pbr Dalam Kaitannya dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/Pts/Mj/Pwn.Prov.Riau/Xi/2012)
(Universitas Sumatera Utara, 2022)ABSTRAK Kartika Wily1 Suprayitno* Rudy Haposan Siahaan** Pasal 51 UUJN memberikan Notaris kewenangan untuk memperbaiki kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. ... -
Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues no. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024)
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Discretion is the authority granted by law to public officials based on the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Gayo Lues Regency is one of the regencies in Aceh Province ... -
Analisis Yuridis Ganti Rugi dalam Perkara Unilever Melawan Hardwood Atas Penggunaan Suatu Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya (Studi Perbandingan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst, Putusan Nomor 332/K/Pdt.Sus-HKI/2021, dan Putusan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022)
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Article 83, paragraph (1) of Law No. 20/2016 on Brand and Geographical Indication is concerned with compensation and stopping any action concerning using a brand illegally which harms its owner. The research problems are ... -
Analisis Yuridis Kepemilikan Hak atas Tanah karena terdapat SPPT PBB Ganda terhadap Sebidang Tanah yang Bukan Hak Milik (Studi Putusan Nomor 120PK/PDT/2017)
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Basically, a person who owns a plot of land has to pay its PBB (Tax on Land and the Building constructed thereon) based on its SPPT. The problem arises when the land has no strong legal standing as the evidence of its ... -
Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Since the enactment of Government Regulation No. 16 of 2021 on the Implementation Regulations of Law No. 28 of 2002 on Building, IMB has been replaced by Building Approval (PBG). The change of IMB to PBG certainly has ... -
Implikasi Hukum Pembatalan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Pada Putusan Nomor : 663/PDT.G/2019/PN MDN
(Universitas Sumatera Utara, 2023)The imposition of mortgage right on the land titles is carried out by drawing up the Deed of Mortgage Right Imposition (APHT) by the Land Title Registrar (PPAT) which is granted directly by the grantor itself. To draw up ... -
Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Pemusnahan Ladang Ganja di Provinsi Sumatera Utara (Studi pada BNN Provinsi Sumatera Utara)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The results showed that criminal law policy (penal policy) in an effort to eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia is a functional repressive effort of criminal law policy in the executive ... -
Kekuatan mengikat risalah lelang Terhadap hak tanggungan bagi pembeli Lelang di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (kpknl) medan
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Kreditor sebagai pembeli lelang obyek jaminan hak tanggungan sering menghadapi hambatan yaitu : dalam pengosongan obyek lelang tersebut karena adanya perlawanan dari debitor atau pihak ketiga, menyangkal bahwa debitor telah ... -
Kepastian Hukum terhadap Pemenang Lelang dalam Lelang Agunan Bank (Studi Kasus pada Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN.Ptk)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Law on Hypothecation provides privilege for a creditor as the first holder of hypothecation to do objet execution on his own authority through public subscription, and the loan payoff is taken from the auction with the ... -
Ketentuan Pidana Pertambangan Ilegal (Studi terhadap Putusan Nomor: 708/Pid.B/LH/2021/PN.Btm)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)One way of managing natural resources is mining. Mining is one of the natural resources whose control and utilisation are under the authority of the state. Regulations for the management of mining materials in Indonesia ... -
Pelaksanaan Lelang Barang Hasil Sita Pajak Melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Secara Online di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Namun, dalam praktiknya kondisi ... -
Pelaksanaan Perjanjian Jasa Sewa Excavator Pt.Pln (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dengan Pt. Sarana Pembangunan Tapian Nauli
(Universitas Sumatera Utara, 2022)Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat secara tertulis atau lisan, akan tetapi, yang paling dominan dalam menentukan substansi perjanjian yaitu dari pihak yang menyewakan, sehingga pihak penyewa berada pada pihak yang ... -
Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Konten Kreator dan Influencer di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The impact of developments in information technology through smartphones has resulted in new types of work. One of them appears content creators and influencers. The current generation is flocking to choose jobs as content ... -
Pemutasian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 di Satuan Brigade Mobil Polisi Daerah Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Polri sebagai salah satu organisasi pemerintah harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Salah satu misi Polri adalah mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai ... -
Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah B3 oleh Perusahaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 423 K/TUN/LH/2018)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Environmental pollution by Hazardous and Toxic Waste (B3) companies has become a highly significant issue in environmental protection. To ensure environmental sustainability and the well-being of society, administrativ ... -
Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Kekayaan dan keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi Warga Negara Asing untuk berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit Warga Negara Asing (WNA) melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia ... -
Penerapan Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) dalam Hal Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan yang Menyebabkan Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Nasabah (Studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi Nomor: 010/G/BPSK.KABSI/X/2021)
(Universitas Sumatera Utara, 2023)The application of utmost good faith principle requires a clarity regarding the condition of the policy maker in accordance with the actual facts stated the insurance agreement. However, there are still violations committed ... -
Pengawasan Pelaksanaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)The mobility of foreign nationals in Indonesia, especially in the Medan class I immigration area, is very numerous and varied. For this reason, immigration surveillance and enforcement is needed for foreign nationals. The ...