Browsing Faculty of Law by Advisor "Afrita"
Now showing items 1-18 of 18
-
Analisis Yuridis Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 26 Tahun 2005 (Studi Kabupaten Simalungun)
(Universitas Sumatera Utara, 2013)Squad Policeman Guardian Territory Of Jurisdiction that is sets of Equipment Administration Territory in Keep and Execute Calm and Orderliness the public with cause Arrange Territory and Arrange Head Territory. So Squad ... -
Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain bagaimana Pedagang Kaki Lima menjalankan usahanya terkadang menimbulkan masalah yang membutuhkan suatu penanganan yang ... -
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000 di Balai Diklat Keuangan Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Pendidikan dan pelatihan selanjutnya disebut dengan Diklat merupakan instrumen kebijakan yang dianggap paling efektif untuk mencapai kompetensi kerja pegawai yang diharapkan dapat mewujudkan atau menciptakan aparatur yang ... -
Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Boombara Waterpark dan Waterboom Al-Azis Rantauprapat oleh Pemerintah Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang dapat digunakan bagi pelaksana Undang-Undang untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selaku instrumen pemerintah ... -
Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah B3 oleh Perusahaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 423 K/TUN/LH/2018)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Environmental pollution by Hazardous and Toxic Waste (B3) companies has become a highly significant issue in environmental protection. To ensure environmental sustainability and the well-being of society, administrativ ... -
Pengawasan dan Perizinan Angkutan Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PERMENHUB) No.32 Tahun 2016
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa ... -
Pengawasan Terhadap Keabsahan Paspor Sebagai Dokumen Perjalanan Lintas Negara oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Negara Indonesia berada diantara negara-negara berkembang lainnya yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya arus lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Lalu lintas manusia yang semakin meningkat ... -
Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Statistical data on the use of foreign workers in 2023 in Indonesia shows an increase of around 50,67% from last year, there were 168,048 foreign workers recorded working in Indonesia based on the ratification of the 2023 ... -
Prosedur Pemutasian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Mutasi Polri meliputi kegiatan memindahkan anggota Polri, pengoperan tanggungjawab, pemindahan status atau jabatan Polri dan sejenisnya. Mutasi pegawai dapat berlangsung di internal Polda namun pada juga terjadi antar Polda ... -
Prosedur Penerbitan Izin Reklame "Megatron" Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Salah satu pelayanan publik yang diberikan pemerintah Kota Medan adalah penerbitan izin reklame “Megatron”. Izin penyelenggaraan reklame “Megatron” dapat diberikan apabila pemohon mampu melengkapi persyaratan dan administrasi, ... -
Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Daerah (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang)
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta ... -
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dengan sukarela melaporkan kewajiban pajaknya. Pajak Penghasilan merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak ... -
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas dan Fungsi Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Kelurahan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ... -
Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Perolehan Izin Pendirian Perusahaan Konstruksi PT. Jonathan Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Permission is an agreement from the authorities to deviate under certain circumstances from the prohibitive provisions of statutory regulations. Business licensing for the construction services subsector is a legality ... -
Tinjauan Yuridis terhadap Izin Usaha Pabrik Biogas Kelapa Sawit di Labuhan Batu Selatan
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Perizinan merupakan salah satu instrumen Hukum Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang digunakan bagi pelaksana Undang-Undang untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Bidang Perizinan Kaitannya dengan Penggalian C
(Universitas Sumatera Utara, 2016)Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, maupun perseorangan, untuk melakukan pengusahaan bahan galian tambang mineral berdasarkan izin usaha pertambangan. Undang-undang ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pelaksanaan Tugas (Plt) Waalikota dalam Pemerintahan kota Menurut Hukum Administrasi Negara
(Universitas Sumatera Utara, 2014)Pelaksana Tugas (Plt) Walikota merupakan pejabat pengganti sementara walikota yang berhalangan untuk mengendalikan pemerintahan kota. Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan kota, sejatinya kewenangan ... -
Urgensi Pelayanan Prima Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan)
(2018)Rumah sakit sebagai pemberi pelayanan publik di bidang kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang berfokuskan kepada kepuasan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik ...