Kedudukan Ahli Waris Terpidana dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor : 97.PK/PID.SUS/2012)

Abstract

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) termasuk produk hukum yang sudah lama hendak direvisi oleh Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat mengingat KUHAP saat ini dinilai kurang mengakomodir kepentingan masyarakat umum untuk mendapatkan keadilan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menyangkut tentang pengaturan Hukum Acara Pidana terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh ahli waris terpidana dalam keadaan terpidana masih hidup dan bagaimana keabsahan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh ahli waris terpidana dalam putusan Nomor : 97 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2013 atas nama terpidana ST. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang proses permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana khususnya yang diajukan oleh ahli waris, menguraikan pandangan para sarjana mengenai legalitas permohonan peninjauan kembali yang diajukan ahli waris terpidana dan menganalisa pendapat hakim majelis peninjauan kembali yang memutus perkara terpidana ST. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Setelah semua data didapatkan, maka dilakukan pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Pada kasus ST, majelis hakim peninjauan kembali telah menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh isteri terpidana sebagai ahli waris, sedangkan terpidana melarikan diri atau menjadi buronan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menerima permohonan peninjauan kembali adalah belum adanya pengaturan yang jelas dalam KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait upaya hukum yang dilakukan oleh ahli waris terpidana, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu dilakukan revisi KUHAP atau menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang pembatasan pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya dalam status terpidana masih buronan.