Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Berdasarkan Putusan Mahmakah Agung No. 251/K/TUN/2016

Abstract

Lelang merupakan cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Setiap pelaksanaan lelang, pejabat lelang atau juru lelang merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan undang-undang di wilayah kerjanya, dalam hal ini yaitu akta risalah lelang. Akta risalah lelang memuat erlindungan hukum terhadap pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas barang yang dibelinya melalui lelang, memperoleh barang dan hak kebendaan atas barang yang dibelinya atau dengan kata lain pemenang lelang dapat menguasai objek lelang yang telah dimilikinya secara yuridis maupun secara materiil. Perumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kekuatan hukum pelaksanaan lelang terhadap pihak kreditor debitor dan pihak ketiga sebagai pemenang lelang yang beritikad baik, bagaimanakah Kepastian Hukum terhadap hak yang melekat pada pemenang lelang yang diperoleh dari akta risalah lelang atas objek lelang dan bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemenang lelang terkait kepemilikan tanah karena lelang objek hak tanggungan. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kreditor memiliki kewenangan dalam melaksanakan eksekusi dan penjualan objek jaminan hak tanggungan yang telah dieksekusi melalui badan lelang apabila debitor telah dinyatakan lalai (wanprestasi) dalam pelaksanaan pembayaran hutang-hutangnya kepada kreditor. Risalah Lelang merupakan akta autentik yang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 dan dengan Akta Risalah Lelang Tersebut dapat digunakan oleh Pemenang Lelang untuk melakukan Pendaftaran Tanah yang telah dibelinya melalui Lelang. Tanah milik penggugat AL yang diperoleh melalui pembelian lelang pada badan lelang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam putusan Mahkamah Agung No. 251K/TUN/2016 tersebut adalah bahwa kantor pertanahan Kabupaten Kampar dipandang lalai melaksanakan kewenangannya dengan tidak berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam penerbitan sertipikat hak milik berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Auction is the way to sell goods publicly by offering a written form and/or orally which is inclining or declining the highest price. It is usually preceded by an auction announcement. In every auction implementation, the auctioneer is a public official who makes an authentic deed, the Deed of Auction Letter, based on law in his working area. It contains legal protection for an auction winner so that there is legal certainty of the auction winner on something he has bought through an auction; in other words, an auction winner can control the auction object and has the property right of the object he has owned, either judicially or materially. The research problems are as follows: how about the legal force of the auction implementation on creditor, debtor, and the third party as an auction winner who has good faith, how about the legal certainty of an auction winner’s right from the auction letter on the auction object, and how about the Panel of Judges’ legal consideration in handing down the verdict which accepts an auction winner concerning land ownership due to hypothecation as the auction object. The research used juridical normative and descriptive analytic method. The approach to the research problems is done by analyzing the prevailing legal provisions on legal protection for auction winners. The result of the research showed that a creditor has the authority to execute and sell the collateral which been executed through auction body when debtors default in paying off their debt to creditors. Auction Letter is an authentic deed used by sellers/owners of goods, buyers, and auctioneers to maintain and carry out their right and obligation and to have complete evidence according to Article 1, figure 32 of the Decree of the Minister of Finance No. 27/PMK.06/2016, and the Deed of the Auction Letter can be used by an auction winner to register his land which he has bought through auction. The land owned by the plaintiff, AL, obtained from buying it in the State auction according to the Supreme Court’s Ruling No. 251K/TUN/2016 is that the management of the Land Office of Kampar Regency is considered negligent in implementing their authority by not complying with the guidelines to legal provisions in issuing ownership certificate based on PP No. 10/1961 and PP No. 24/1997 on Land Registration.