Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris

Abstract

Pembuatan akta autentik tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihakpihak yang mempunyai itikad tidak baik, seperti menggunakan identitas palsu, menggunakan dokumen atau surat palsu. Hal ini dapat mengakibatkan terlibatnya Notaris ke dalam masalah hukum. Padahal Notaris hanya membantu menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta autentik. Untuk memperkuat proteksi diri bagi Notaris, dalam prakteknya ada Notaris yang mencantumkan klausula proteksi diri ke dalam akta Notaris. Klausula proteksi diri merupakan suatu klausula yang menyatakan bahwa apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akta, terjadi sengketa atau ada hal-hal/keterangan-keterangan yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri, maka hal itu tidak akan melibatkan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Sehingga dapat mengkaji kaitan antara kewenangan Notaris dengan pencantuman klausula proteksi diri dalam akta yang dibuat oleh Notaris. Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam UUJN mengenai pencantuman klausula proteksi diri Notaris tersebut menimbulkan kerancuan mengenai pencantumannya sebab tidak ada aturan kewenangan yang mengatur mengenai klausula proteksi diri dan merujuk kepada ketentuan pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN, pencantuman klausula proteksi diri tersebut boleh dicantumkan apabila merupakan keinginan dari para penghadap yang bersangkutan sebab akta yang dibuat bagi penghadap merupakan keinginan para penghadap, bukanlah keinginan Notaris. Notaris bukanlah pihak dalam akta yang para penghadap buat di hadapan Notaris sehingga Notaris tidak boleh mencantumkan klausula apapun secara sepihak tanpa terkecuali klausula proteksi diri yang dimaksud. Pencantuman klausula proteksi diri tersebut tidak memberikan manfaat perlindungan bagi Notaris yang mencantumkannya dalam akta yang dibuatnya. Disarankan hendaknya seperti halnya mengenai lampiran sidik jari, lebih baik apabila klausula proteksi diri dijadikan lampiran yang disebut dengan lampiran proteksi diri yang berupa surat pernyataan dan dilekatkan pada akta serta dibuatkan peraturan yang mengatur mengenai lampiran proteksi diri tersebut.

Making authentic deeds does not rule out the possibility that there are parties who have bad faith, such as using a fake identity, using fake documents or letters. This can result in the involvement of the Notary in legal matters. Though Notaries only help pour the parties' will into an authentic deed. To strengthen self-protection for Notaries, in practice there is a Notary Public who lists the selfprotection clause into the Notary deed. A self-protection clause is a clause stating that if there is a statement that is not in accordance with what is stated in the deed, there is a dispute or there are things/statements which have been proven to be incorrect from the complainants themselves, then that will not involve a Notary. This type of research used in this thesis is a normative juridical research method which is a research conducted by examining library material or secondary data of legislation and legal theory. So that it can examine the relationship between the authority of the Notary with the inclusion of a selfprotection clause in the deed made by the Notary. Research shows that the authority of the Notary in the UUJN regarding the inclusion of the Notary's self-protection clause creates confusion about the inclusion because there is no rule of authority that regulates the self-protection clause and refers to the provisions of article 38 paragraph (3) letter c UUJN, the inclusion of the self-protection clause may be included if it is the wish of the intended parties because the deed made for the parties is the wish of the parties, not the desire of the Notary. The Notary is not a party to the deed that the principals make before the Notary so that the Notary may not include any clause unilaterally without the exception of the self-protection clause in question. The inclusion of the self-protection clause does not provide the benefit of protection for the Notary who lists it in the deed he made. It is recommended that as well as the fingerprint attachment, it is better if the self-protection clause is made as an attachment called the attachment of self-protection in the form of a statement and attached to the deed and initiate to make a regulation which regulates the attachment of self-protection.