Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Situs Judi Online Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun juga membuka celah bagi terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah penyebaran situs judi online melalui media sosial. Fenomena ini menjadi perhatian hukum pidana karena menyangkut dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, serta menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum di ranah siber. Hal ini dilengkapi dengan rumusan pertanyaan: (1) bagaimana pengaturan hukum terhadap situs judi online dalam sistem hukum positif Indonesia; (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan situs judi online melalui media sosial; dan (3) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap judi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku yang menawarkan situs judi online melalui media sosial dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp10 miliar. Dalam putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh, hakim mempertimbangkan bukti elektronik dan motif pelaku dalam menjatuhkan pidana