Browsing Undergraduate Theses by Advisor "Affila"
Now showing items 1-18 of 18
-
Analisis Kesiapan Kerangka Hukum Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Listrik dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional Kendaraan Listrik
(Universitas Sumatera Utara, 2025)Electric vehicles are one of the National Strategic Projections currently being worked on by the Indonesian government. The government has issued a number of regulations to strengthen the electric vehicle ecosystem. One ... -
Analisis Penerapan Perma No 1 Tahun 2020 Untuk Mengatasi Disparitas Putusan dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara
(Universitas Sumatera Utara, 2025)The problem of corruption in Indonesia is still a serious threat that has not been resolved, not only harming the country's finances but also having an impact on political and social problems. One of the main factors ... -
Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Since the enactment of Government Regulation No. 16 of 2021 on the Implementation Regulations of Law No. 28 of 2002 on Building, IMB has been replaced by Building Approval (PBG). The change of IMB to PBG certainly has ... -
Ketentuan Pidana Pertambangan Ilegal (Studi terhadap Putusan Nomor: 708/Pid.B/LH/2021/PN.Btm)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)One way of managing natural resources is mining. Mining is one of the natural resources whose control and utilisation are under the authority of the state. Regulations for the management of mining materials in Indonesia ... -
Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Konten Kreator dan Influencer di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The impact of developments in information technology through smartphones has resulted in new types of work. One of them appears content creators and influencers. The current generation is flocking to choose jobs as content ... -
Pemutasian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 di Satuan Brigade Mobil Polisi Daerah Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Polri sebagai salah satu organisasi pemerintah harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Salah satu misi Polri adalah mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai ... -
Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah B3 oleh Perusahaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 423 K/TUN/LH/2018)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Environmental pollution by Hazardous and Toxic Waste (B3) companies has become a highly significant issue in environmental protection. To ensure environmental sustainability and the well-being of society, administrativ ... -
Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Kekayaan dan keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi Warga Negara Asing untuk berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit Warga Negara Asing (WNA) melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia ... -
Pengawasan Pelaksanaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)The mobility of foreign nationals in Indonesia, especially in the Medan class I immigration area, is very numerous and varied. For this reason, immigration surveillance and enforcement is needed for foreign nationals. The ... -
Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Aparatur Sipil Negara adalah pelaksana peraturan perundang-undangan. Maka dari itu seorang Aparatur Sipil Negara wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan khususnya UU No 5 Tahun 2014 ditaati oleh Aparatur ... -
Perbuatan Melawan Hukum Atas Kegiatan Penggalian Pasir dan Batu di Aliran Sungai yang Mengakibatkan Tanah Menjadi Erosi (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Sand and stone excavation activities in river flows have long been a problem because they often have a negative impact on the surrounding environment. This excavation activity often results in landslides and erosion ... -
Pertanggungjawaban Kontraktor atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Oleh CV Titian Berkah di Kota Pematangsiantar)
(Universitas Sumatera Utara, 2025)The procurement of goods and services holds a strategic role in the development of public infrastructure funded by the Regional Revenue and Expenditure Budget APBN, APBD,and APBDesa including in the field of construction ... -
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Dumping Limbah B3
(Universitas Sumatera Utara, 2025)The illegal dumping of B3 waste into the environment can cause serious negative impacts. However, in principle, the dumping of B3 waste is permitted as long as it complies with the established terms and procedures. In ... -
Sanksi Administrasi Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Pilkada serentak 2018, berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disebutkan permasalahan- permasalahan yang terjadi di antaranya 2.400 surat suara hilang dalam Pilkada di Cirebon, dan surat suara rusak di Tasikmalaya. ... -
Tata Kelola Perusahaan Daerah Pasar Sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan ... -
Tindak Pidana Korupsi di Sektor Kehutanan pada Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan
(Universitas Sumatera Utara, 2025)Forests play a vital role as a living environment in Indonesia, a country that possesses one of the world's largest tropical forests. Forests are among the valuable assets that not many other countries have. Data from ... -
Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang)
(Universitas Sumatera Utara, 2025)To achieve good governance, it is necessary to establish a supervisory institution that oversees the implementation of government in the regions based on the principle of autonomy. The regional inspectorate, as an internal ... -
Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Kewenangan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Pengawasan keuangan negara dilakukan sebagai bentuk pengamanan dari tindakan kecurangan yang disengaja (fraud risk) oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan serta menyebabkan kerugian negara. Saat ini Indonesia ...