Browsing Undergraduate Theses by Advisor "Afnila"
Now showing items 1-12 of 12
-
Analisis Yuridis terhadap Hak Anak dalam Memilih dan Memeluk Agama dalam Perkawinan Beda Agama
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The diversity of communities living side by side certainly has an impact on people's daily lives. One of them is a marriage carried out by two prospective bride and groom with different religions or what is usually called ... -
Eksistensi Dewa Perwakilan Daerah dalam Sistem Lembaga Perwakilan Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2009)Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang mempunyai susunan, kedudukan, tugas dan wewenang tertentu oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Dengan hadirnya lembaga negara ini juga turut mempengaruhi ... -
Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Proses pembuatan UU sebagai wujud pembangunan hukum bertujuan untuk menghasilkan suatu UU yang dapat mewujudkan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam pemberlakuannya sebagai salah satu sumber hukum, ... -
Implementasi Metode Omnibus Law dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The term omnibus in Indonesia became known after the Job Creation Bill was passed into law. The Omnibus Law method focuses on simplifying the number of regulations because it revises and revokes many laws at once. ... -
Kedudukan dan Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari negara-negara penganut demokrasi termasuk Indonesia. Pemilu juga identik dengan kedaulatan rakyat sehingga di dalam proses pergantian jabatan, ... -
Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Terjadinya tarik ulur penempatan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah memunculkan berbagai tanggapan pro dan kontra, disatusisi keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ... -
Pemerintahan Darurat (Emergency Government) dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Pemerintahan darurat (emergency government) adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam keadaan darurat yang membutuhkan tindakan penanggulangan segera, dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan ... -
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu/Xiii/2015 terhadap Pengujian Peraturan Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Pemberian otonomi kepada daerah berdampak pada pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Agar isi dan prosedur pembentukan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan prinsip negara ... -
Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Simplification of political parties can be said to be a limitation of the number of political parties. Some of the ways the government has implemented to simplify political parties since Indonesia was established until ... -
Reformulasi Konsep Haluan Negara Sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Reformulasi terhadap konsep haluan negara adalah upaya untuk memformat ulang sebuah haluan negara yang berperan sebagai dokumen pembangunan yang bersifat strategis dalam desain ketatanegaraan Indonesia. Reformulasi menjadi ... -
Studi Perbandingan Penerapan Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Praktik Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Judicial activism is the court's response and adaptation to social change by developing principles drawn from the constitutional text and existing decisions to progressively implement the basic values of the constitution. ... -
Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Presfektif Negara Hukum di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai konsekuensi logis dari dianutnya prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dewasa ini tidak hanya dilaksanakan di tingkat ...