Browsing Undergraduate Theses by Advisor "Agusmidah"
Now showing items 1-20 of 32
-
Analisis Hukum Pengawasan Perizinan Reklame dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau dari Peraturan Daerah Padangsidimpuan No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Pemasangan reklame sebenarnya memberikan kontribusi penambahan pemasukan ke dalam kas daerah yang diperoleh untuk membiayai pembangunan di Kota Padangsidimpuan. Permasalahan perizinan reklame di Kota Padangsidimpuan yaitu ... -
Analisis Hukum Terhadap Relokasi PKL di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2020)PKL di Kota Medan cukup menjadi sorotan karena cukup banyak jumlahnya dan keberadaannya juga selama ini dianggap tidak teratur. Salah satunya berada di kawasan RS Elisabeth Medan. Pada kawasan tersebut sepanjang tahun ... -
Analisis Yuridis terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dengan Alasan Force Majeure (Pandemi Covid 19) yang Dilakukan oleh PT. Tekun Karya Abadi Studi Putusan No.30/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Gsk
(Universitas Sumatera Utara, 2024)In the practice of overloading the company that has made the Labour/worker disengaged in a one-sided disconnection with the company has developed force majeure. Some of the companies that made a layode of work during the ... -
Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Pada hakikatnya kewenangan diskresi diberikan kepada pejabat pemerintahan sebagai pelengkap dari aturan perundang-undangan. Karena pada prinsipnya peraturan perundang-undangan tidak dapat mengikuti perkembangan dinamika ... -
E-Government dalam Upaya Mewujudkan Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) di Kota Binjai
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Penerapan Electronic Government (e-government) dalam rangka mewujudkan Good Government adalah salah satu wujud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi ... -
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Rangka Menuju Kota Layak Anak
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Perlindungan terhadap tumbuh kembangnya anak saat ini sangatlah diperlukan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, ... -
Izin Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Perusahaan, Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Deli Serdang antara lain banyaknya UMK belum memiliki izin usaha, terbatasnya persediaan bahan baku, terbatasnya akses terhadap sumber-sumber permodalan, pengembangan produk yang ... -
Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary Landfill oleh Pemerintah Kota Medan di TPA Terjun
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Standarisasi dalam menangani pemrosesan sampah harus dikembangkan lagi agar proses pengembalian sampah ke media lingkungan dapat dilakukan secara aman dan tidak memberikan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Menurut ... -
Kedudukan dan Fungsi Pengawas Sekolah sebagai Pelaksana Teknis Fungsional di Bidang Pengawasan Akademik dan Manajerial pada Satuan Pendidikan Tertentu (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang)
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang bermutu kepada setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah menetapkan delapan standar ... -
Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Admnistrasi Negara
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Kondisi kekosongan jabatan Kepala Daerah terjadi karena akan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah dan/atau adanya permasalahan hukum sehingga perlu adanya pengangkatan Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt) sebagai ... -
Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban memberikan pelindungan hukum bagi setiap Warga Negaranya, termasuk diantaranya yaitu pelindungan terhadap keluarga PMI. Konvensi ILO 1990 yang diratifikasi Pemerintah ... -
Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban memberikan pelindungan hukum bagi setiap Warga Negaranya, termasuk diantaranya yaitu pelindungan terhadap keluarga PMI. Konvensi ILO 1990 yang diratifikasi Pemerintah ... -
Pemberian dan Pengelolaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang diatur dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional jo UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjadi peraturan ... -
Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Institusi Pelaksana Layanan Publik (Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Sun Plaza dan RSU Dr.Pirngadi Medan)
(2018)Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini telah diberlakukan namun kenyataannya penerapan dari Perda tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ... -
Pengawasan Terhadap Perizinan Waralaba di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Langkah terhadap pengawasan perizinan usaha dagang merupakan langkah untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha waralaba. Dengan langkah ini, maka akan menciptakan masyarakat yang tertib administrasi. ... -
Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Melalui pengaturan penyelenggaran tempat usaha ini, maka pengaturan tentang mendirikan usaha Perindustrian dan ... -
Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Statistical data on the use of foreign workers in 2023 in Indonesia shows an increase of around 50,67% from last year, there were 168,048 foreign workers recorded working in Indonesia based on the ratification of the 2023 ... -
Perlindungan Hak Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Working abroad or what is called Migration is a step taken by workers in Indonesia to improve the quality of life, so as to obtain a decent life. The current PMI number has positive and negative values. Problems regarding ... -
Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Alih Daya di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Dalam rangka pemenuhan hak-hak buruh diperlukan untuk mengadakan pengawasan.Untuk mengetahui apakah hak-hak pekerja khususnya outsourcing sudah diberikan sepenuhnya atau tidak.Perlindungan hukum dan pelaksanaan jaminan ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Pembicaraan mengenai pekerja alih daya merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, hal ini didasari karena pekerja alih daya sering dieksploitasi oleh Pengusaha atau dapat disebut sebagai perbudakan modern yang ...