Master Theses (Notary)
Master Theses (Notary)
Recently added
Now showing items 21-40 of 2196
-
Akibat Hukum Akta Jual Beli yang Dinyatakan Batal Disebabkan Adanya Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 2811 K/Pdt/2019)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Land sale and purchase transactions are crucial legal acts in society, where the transfer of land ownership rights must be conducted before a Land Deed Official (PPAT) to obtain a sale and purchase deed as authentic evidence. ... -
Kewajiban Notaris Dalam Hal Penyimpanan Minuta Akta (Studi Perbandingan Antara Negara Jepang dan Indonesia)
(Universitas Sumatera Utara, 2025)Notaries in Indonesia and Japan have the authority to make deeds and have the liability to keep them as deed minutes as part of the Notary Protocol. Regarding the storage of the Minute of Deed in Indonesia, it is still ... -
Penolakan Keputusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri Tentang Unsur Tipu Muslihat dalam Keputusan Bani (Studi Kasus Putusan Pengadilan Samarinda 145/Pdt.Susarb/2017/Pn Smr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 03/Arb.Btl/2005)
(Universitas Sumatra Utara, 2024)Cancelleation of an arbitration decision is an extra legal step that can be taken if fraud has occurred in the arbitration process. The district Court cancels the arbitration decision, part or all of the contentsof the ... -
Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Bermuatan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 97/Pid.B/2020/Pn Mdn)
(Universitas Sumatera Utara, 2025)Notaries have an important role in making authentic deeds that have perfect evidentiary power. However, in practice, there are still cases of making authentic deeds containing false information, such as in the Medan District ... -
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik
(Universitas Sumatera Utara, 2025)The difference between Article 70 sub a of Law Number 30 of 2004 which states that the Regional Supervisory Council has the right to hold a hearing to examine alleged violations, and Article 2 of Regulation of The ... -
Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Sektor Notaris Ditinjau dari UUJN (Studi di MPD Deli Serdang)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)One of the efforts to prevent and combat money laundering and terrorism financing crimes is the application of the Know Your Customer Principle (KYC). This is reinforced by Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention ... -
Tinjauan Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Atas Penerimaan Uang Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi Putusan Nomor 1035/Pid.B/2021/PN.Kis)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)In doing his job, a Notary is required to be honest according to Article 16, paragraph (1), letter a of Law No 2/2014 on Notarial Position. The Kisaran District Court Verdict No. 1035/Pid.B/2021/PN Kis, which is final and ... -
Kajian Hukum terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Atas Tindakan Itikad Tidak Baik dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/PDT.SUS-HKI/2021)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The legal phenomenon concerning trademark violations, particularly the unauthorized use of famous trademarks not registered in Indonesia, has become a profitable opportunity for irresponsible parties. This typically involves ... -
Analisis Akibat Hukum terhadap Pembeli Unit Apartemen yang Hak dan Kewajibannya Tidak Dituangkan dalam Akta Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Apartments have become a popular alternative for housing and can be acquired through transactions such as sales and purchases. This process often involves initial reservations or pre-orders that are then formalized into ... -
Pertanggungjawaban Nazhir Atas Pengelolaan Tanah Wakaf yang Tidak Sesuai dengan Asas UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Tanah Mesjid Al-Muhajirin)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)A waqf trustee hears a significant responsibility for managing waqf land, as stipulated in Law No. 41 of 2004 on Wauf. Waqf plays a vital role in society, impacting social, economic, and religious domains. This study focuses ... -
Upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator dalam Penanganan Sengketa Pertanahan (Studi Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Land holds significant importance in the lives of individuals but can also become a source of disputes or conflicts. Indonesia, as a state governed by law, provides mechanisms for resolving land-related disputes or conflicts. ... -
Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Hibah Palsu yang Dibuat oleh PPAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/PDT/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2268 K/PDT/2017)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Land holds a vital role in life as a place of residence, a source of livelihood, and an economic asset. The transfer of land rights often becomes a subject of legal disputes, including those involving gifts as regulated ... -
Analisis Yuridis terhadap Sengketa Penggunaan Hak Paten atas Invensi suatu Alat Sterilisasi untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit (Studi Putusan MA Nomor 1130 K/PDT.SUS-HKI/2021)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Legal protection for patent holders is guaranteed by Law No. 13 of 2016 on Patents to prevent others from making, using, or doing anything related to a patent without permission. However, in reality, patent disputes still ... -
Perlindungan Hukum terhadap Hak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Menjadi Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Dananya Telah Dititipkan di Pengadilan
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) contains agreements between the debtor and the creditor, one of which stipulates that the mortgage holder will receive all or part of the compensation provided to the mortgagor ... -
Tanggung Jawab Notaris Yang Memalsukan Keterangan Terhadap Akta Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PID.B/2013/PN-LSM)
(Universitas Sumatera Utara, 2022)Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Pada praktik banyak ditemukan, jika ada Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga ... -
Analisis Pembagian Harta Warisan Yang Masih Disewa oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/PDT/2023)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Kasus pembagian harta warisan yang masih disewa oleh pihak ketiga merupakan persoalan yang kompleks dan sering timbul dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya benturan kepentingan antara ahli ... -
Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The Indonesian music industry is developing so that it makes economic opportunity for composers and copyright holders. However, technological advancement and accessibility to musical work also causes challenge of protecting ... -
Tinjauan Yuridis Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Kaitannya dengan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun Atau Lebih di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The storage of notarial protocols that have not been submitted from notaries to the Regional Supervisory Council (MPD) does not comply with the provisions of Article 63 paragraph (5) of the UUJN, which mandates that notarial ... -
Analisis Yuridis tentang Harta Waris Yang Objeknya Masih Menjadi Jaminan Hutang (Studi Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The distribution of inheritance nettofle triggers dimser within society particularly when the inherited assets are tied to third parties, such as serving as collateral for leone. A mouble complexity artses in cases like ... -
Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Notaris Yang Tidak Didaftarkan Pada Program BPJS Ketenagakerjaan Oleh Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Studi di Kantor Notaris Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang)
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Social security is a form of social protection that ensures all citizens can meet their basic needs for a decent life. It encompasses various forms of protection provided within a society to address financial difficulties ...
RSS 1.0