Browsing Master Theses by Advisor "Agusmidah"
Now showing items 1-20 of 28
-
Analisis Implementasi Peraturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Karo
(Universitas Sumatera Utara, 2020)The implementation of integrated services one door Karo District is implemented by the capital Investment service and integrated one Door licensing Services (DPMPPTSP) Karo district. The Regent/Mayor gave the delegation ... -
Analisis Pengembangan Karir ASN Berdasarkan Merit Sistem (Studi Penelitian Di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)
(2017)The enactment of Law No. 5 of 2014 on ASN is expected to bring significant changes in institutional, career and remuneration systems as this law revolutionizes the recruitment, development and career development system ... -
Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Mendukung Iklim Usaha dan Investasi
(Universitas Sumatera Utara, 2012)To Indonesia, the improvement of investment climate is very urgent considering the population growth which reaches 1.49% per year and the increase of new workforce of 2.2 million people per year. If assumption of elasticity ... -
Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Perjanjian
(2016)The labor agreement is the beginning of the inception of the employment relationships between employers with workers. The existence of a division of labor agreement in Act. No. 13 of 2003 on Labor, namely PKWT and PKWTT. ... -
Analisis Yuridis terhadap Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO)
(Universitas Sumatera Utara, 2022)One of the acquittals againts criminal acts of humuliation and/or defamation through social media is the acquittal which is decided by the judges of the Poso District Court based on Poso District Court’s decision No. ... -
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrialatas Perselisihan Pemutusan Hubungan Krja (PHK) dengan Alasan Mengundurkan Diri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37 K/Pdt.Sas/2013)
(Universitas Sumatera Utara, 2014)Salah satu aspek penyebab putusnya hubungan kerja adalah pengunduran diri yang dilakukan oleh Pekerja. Idealnya, pengunduran diri dilakukan secara sukarela. Namun dalam kenyataannya, sering ditemui pekerja/buruh yang ... -
Analisis Yuridis terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Pangan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi pada UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
(Universitas Sumatera Utara, 2022)Based on law on Halal Product Guarantee, its purpose is to provide comfort, security, and certainty for the availability of halal products for the people in consuming and using the products. Its purpose is also to increase ... -
Aspek Hukum Perjanjian Kerja dengan Kontrak Baku Antara Perusahaan dengan Pekerja dalam Perusahaan Satu Grup (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.132/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn, tertanggal 16 November 2016)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Dalam perusahaan grup kerap kali terjadi pengalihan perjanjian kerja terhadap karyawan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain dalam satu grup perusahaan. Dimana pengalihan perjanjian kerja dibuat dalam suatu ... -
E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai Dengan Aplikasi E-Masyarakat Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Smart City
(Universitas Sumatera Utara, 2023)The Binjai City Government conducted a grand launch of 5 Binjai Smart City E-Government applications and the Binjai Command Center by Mayor H. M. Idaham in the 2016-2021 Period in March 2017. The Binjai Smart City E-government ... -
Hubungan Hukum Pengelolaan Wakaf Antara Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Terhadap Tanah Wakaf yang Belum Terdaftar (Studi Di Kota Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Of 1,242 parcels of wakaf land in Medan, 663 of them have been certified and 393 have not, and 186 of them were in the process in the National Land Board and several of them have not been registered which will possibly ... -
Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Melaksanakan Hak Mogok di Indonesia
(2014)A strike is the basic right for employees/laborers which has to be protected by law. It has to be performed legally, orderly, and peacefully. The problems of the research were whether there was the relevance of a permit ... -
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam UU ITE Setelah Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal – Pasal Tertentu UU ITE
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The advancement of technology and information significantly influences interpersonal interactions. While the growth of the digital realm has positively impacted society, it has also led to the misuse of technology by some ... -
Kedudukan dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja pada Perusahaan Anak dalam Perusahaan Grup (Holding Company) : Studi pada PT. Pusri Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2020)The world of economy in Indonesia is growing, the number of business fields grow ing and competition between companies is increasing the need for broad thinking and not being fixated only on static conditions. Over time, ... -
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Pemenuhan Hak Plasma Bagi Masyarakat di Merbau Selatan (Studi PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I)
(Universitas Sumatera Utara, 2025)The ongoing conflict between the community in Merbau Selatan and PTPN III reflects the lack of attention from the local government. Additionally, PTPN III is obligated to allocate 20% of its HGU (Right to Cultivate) land ... -
Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Perusahaan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Deli Serdang
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah selalu berusaha untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan untuk mencapai produktivitas yang tinggi dan kesejahteraan pekerja/buruh. Terciptanya hubungan ... -
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kinerja Eksekutif di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2013)Sistim pemerintahan daerah dilaksanakan sebagai konsekuensi dari demokrasi di dalam negara kesatuan. Selain dianut asas dekonsentrasi juga dianut asas desentralisasi yang ditekankan pada pelaksanaan tugas dan fungsi ... -
Pelimpahan Wewenang dan Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Perawat di Rumah Sakit
(Universitas Sumatera Utara, 2024)Delegation of authority for medical procedures can only be given in writing by a doctor to a nurse. Therefore, it is necessary to study the legal position of doctors, nurses and patients in hospitals, the appropriate legal ... -
Penerapan Good Corporate Governance dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Gunung Bayu
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 87 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. SMK3 bertujuan untuk mencegah atau ... -
Penyelesaian Perselisihan antara Pekerja dengan Pengusaha di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(Universitas Sumatera Utara, 2009)Dispute between employer and employee can also occur in the field of manpower and the settlement can be done in or out of court. Nowadays, the settlement of dispute through the court of industrial relation is still full ... -
Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Sebagai Pengendali Mutu dan Penjamin Kualitas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui upaya-upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik untuk mencegah praktik-praktik penyalahgunaan ...