Browsing Master Theses by Type "Skripsi Sarjana"
Now showing items 1-20 of 21
-
Analisis Penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Hukum Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Tuntutan terhadap kesadaran atas perlindungan, penghormatan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM merupakan komitmen dan tanggung jawab negara. Bentuk kesadaran etis tersebut diwujudkan dan di normakan dalam bentuk ... -
Analisis Yuridis Terbitnya Sertifikat Hak Milik pada Tanah Garapan yang Masih Berstatus Hak Guna Usaha (Studi pada PTPN III Membang Muda Kabupaten Labuhan Batu Utara)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)PTPN III Membang Muda terdaftar sebagai pemegang Hak Guna Usaha sejak tanggal 23 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 119/HGU/BPN/2005, dimana masa HGU akan berakhir pada tanggal ... -
Analisis Yuridis Terhadap Wakaf Tunai Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi di Baitul Mal Pidie Jaya)
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Secara bahasa kata Waqaf berarti Habs yang artinya menahan. Hal ini sebagaimana perkataan seorang Waqafa Yaqifu Waqfan, artinya Habasa Yahbisu Habsan. Sedangkan secara syara’ yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta ... -
Kajian Hukum Tentang Pembatalan Hasil Lelang Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan oleh Pengadilan Karena Tidak Berwenangnya Debitur Pemberi Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 18/PDT.G/2010/PN.TTD)
(Universitas Sumatera Utara, 2016)Di dalam suatu perjanjian kredit perbankan bank pada umumnya lebih menyukai bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur yang dapat diikat dengan jaminan Hak Tanggungan. Jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh debitur ... -
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Tesis ini membahas kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan UU No. 3 Tahun ... -
Kedudukan Ahli Waris Terpidana dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor : 97.PK/PID.SUS/2012)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) termasuk produk hukum yang sudah lama hendak direvisi oleh Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat mengingat KUHAP saat ini dinilai kurang mengakomodir kepentingan masyarakat ... -
Pembagian Harta Bersama Melalui Pengadilan Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)
(Universitas Sumatera Utara, 2012)Keluarga yang didambakan semua pasangan suami isteri adalah kebahagian dan ketentraman dalam hidup berkeluarga, namun untuk mecapai hal tersebut tidaklah begitu mudah seperti membalikan telapak tangan, karena dalam membina ... -
Pemidanaan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan (Studi Penyidikan Diwilayah Hukum Polrestabes Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Pelaksanaan pemidanaan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (crime justice system) sehingga dapat mempidanakan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memang nakal terbukti melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tanpa ... -
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No : 221/PID.B/2014/PN.STB dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No:116/PID.B/2013/PN.SDK)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Pengaturan tindak pidana zina terhadap pasangan yang belum menikah tidak hanya akan mengakomodasi hukum agama atau hukum adat yang telah melarang perbuatan tersebut akan tetapi dapat mencegah meluasnya tindak pidana lainnya ... -
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Atas Rumah Inden (Studi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK. KCP Sutomo di Kota Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Inden merupakan produk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) berupa kredit pembelian rumah atas rumah yang belum dibangun oleh pengembang. Rumah akan dibangun oleh pengembang dengan memerintahkan ... -
Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid.Sus/2016)
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Narcotics Crime in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates a number of acts including narcotics crime and regulates a number of sanctions given to narcotics criminal offenders. ... -
Pengingkaran Janji oleh Penjual Terhadap Jual Beli Sebagian Tanah Warisan yang Dibuat dengan Akta Dibawah Tangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1944 K/Pdt/2011)
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Jual beli sebagian tanah bersertifikat dengan akta dibawah tangan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1944K/Pdt/2011 dimana terhadap jual beli sebagian tanah tersebut akhirnya timbul sengketa tanah, hal ... -
Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Sebagai Pengendali Mutu dan Penjamin Kualitas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui upaya-upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik untuk mencegah praktik-praktik penyalahgunaan ... -
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Nomor 1016 K/PDT.SUS-PAILIT/2016)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Pasal 50 Undang-Undang R.I No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan ... -
Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid/Sus-Anak/2014/PN.Pdg)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Differing views of judges in giving legal for children the doers also be the basis of punishment is given or not given to children the doers. In fact, over the many decisions of the judges are more inclined to give a prison ... -
Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup
(Universitas Sumatera Utara, 2012)KUHP tidak mengatur Perseroan Terbatas sebagai subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 59 KUHP. Akan tetapi dalam perkembangannya, baik dalam perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan ... -
Studi Komparatif Leniency Program sebagai Upaya Pembuktian Kartel di Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Cartel activity occurs due to the emergence of business competition in an industrial business, which has the potential to result in unfair business competition. Cartels are difficult to detect because they can take the ... -
Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JO Undang-Undang NO. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
(Universitas Sumatera Utara, 2016)Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat ... -
Tinjauan Yuridis Peran Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining
(Universitas Sumatera Utara, 2014)Penegakan hukum terhadap kejahatan illegal mining secara represif dengan menggunakan kerangka ketentuan pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Kelemahan Sistem Publikasi Negatif yang Bertendensi Positif dalam Pendaftaran Tanah
(Universitas Sumatera Utara, 2007)Salah satu perwujudan pembangunan di bidang materi hukum, adalah produk legislatif yang diundangkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) yang bertujuan untuk mengendalikan penggunaan, ...