Master Theses
Master Theses
Recently added
Now showing items 321-340 of 1850
-
Pelaksanaan Jamsostek dalam Memberikan Perlindungan bagi Tenaga Kerja di Kotamadya Palembang
(Universitas Sumatera Utara, 1998) Salah satu usaha yang telah diprogramkan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja beserta keluarganya adalah jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Di Kotamadya Palembang terdapat 3.006 perusahaan ... -
Prosedur Memperoleh Fasilitas Penanaman Modal dalam Negeri oleh Badan Usaha dalam Wilayah Juridiski Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 1997) Based on Indonesian Domestic Investment Law, every business or firm which is going to invest its money in this country can apply for PMDN facilities. To obtain these facilities, the company must meet all the requirements, ... -
Kredit pada Bank Islam tidak Mengenal Bunga menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 dan PP Nomor 72 Tahun 1992 pada BPRS Kafalatul Ummah di Kec. Sunggal 1996
(Universitas Sumatera Utara, 1996) Kalau dilihat pada judul penelitian diatas ada beberapa hal yang ingin dipaparkan yaitu : Pertama Tentang Kredit Semua orang mengetahui secara umum bahwa kredit artinya meminjam uang pada bank disertai sejumlah bunga ... -
Kajian tentang Aspek Hukum dari Perjanjian Franchising dan Permasalahannya (Studi Kasus di DKI Jakarta)
(Universitas Sumatera Utara, 1996) The Franchising agreement constitutes one of tied forms of cooperation relationship on business work either producing goods or service. Therefore, on globalization agreement subjects to this Anglo Saxon legal system, ... -
Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja Internasional (Studi Kasus terhadap Beberapa Putusan Peradilan Indonesia)
(Universitas Sumatera Utara, 1996)The decision of High Court Registered number 1537 K/Pdt/1989 year 1991 containing of concerned considerations with choice of which interest to be law in the labour agreement case with foreign element. The research toward ... -
Penanaman Modal Asing di Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 1997) This research chooses a topic about the foreign investment North Sumatra is trough sociology- empirical and yuridicial normative study. The existing foreign investment in providing fund/ development financial is due ... -
Perlindungan terhadap Tenaga Kerja di Kawasan Industri Medan Sebelum dan Sesudah Peristiwa Unjuk Rasa Pekerja di Medan
(Universitas Sumatera Utara, 1995)The strike off by workers followed by demonstration on April 1994 in Medan and industrial estate surroundings is the most transparent sample law protection quality effect exists for workers. There are many the law problematic ... -
Peranan Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner di Provinsi Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Indonesia's diversity is the main attraction. The Ministry of Education and Culture stated that Indonesia has the potential to become a developed country. Indonesia's diversity is the main attraction. The Ministry of ... -
Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Memutuskan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum melalui Pemeriksaan Acara Cepat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Analisis Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019)
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Elections are a means of people's sovereignty to elect members of the House of Representatives, members of the Regional Representative Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional ... -
Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap)
(Universitas Sumatera Utara, 2022)Based on the explanation of regulated in Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, there are things that cause multiple interpretations or ambiguity in its application, while Article 127 is ... -
Beberapa Masalah Hukum tentang Jaminan Bank dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Pemerintah di Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 1995)Dalam pembangunan nasional di Indonesia, kebijaksa- pembangunan dalam kurun waktu lima tahun pertama Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan ... -
Suatu Tinjuan tentang Pelaksanaan Konversi atas Tanah Ex Hak Milik Adat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu
(Universitas Sumatera Utara, 1995) Since issuing the Basic Agrarian Law (UUPA) on 24th earlier rights on land have been September 1960, the converted to be one of the given agrarian law systems, especially in the Municipal District II of Bengkulu this has ... -
Kawasan Industri dalam RangkaPelaksanaan Penataan Ruang di Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang
(Universitas Sumatera Utara, 1995) Kebutuhan lahan untuk perusahaan industri setiap tahun semangkin meningkat, akibat dari meningkatnya perkembangan industri. Apabila sektor ini tidak dikontrol dengan cepat akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi ... -
Perlindungan Hukum bagi Pelaku-Pelaku Pasar Modal
(Universitas Sumatera Utara, 1997) The law protection and legal guarantee for the parties and advantage available for the investor is an important things for developing of capital market. This is a research of qualitative normative law in descriptive ... -
Persinggungan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata dengan Hukum Perjanjian Menurut Hukum Islam (Suatu Studi Perbandingan)
(Universitas Sumatera Utara, 1995) The effort to strengthen "The People Law" as "The Living Law" has been pioneered and still going on until now. It took place since the colonial Period - who involved the name such Van Vollenhoven and Ter Haarup to the ... -
Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN Pms.)
(Universitas Sumatera Utara, 2017) Judge's Ruling in Pematang Siantar District Court No. 231/Pid. Sus/2015/PN Pms decides lighter sentence than the prosecutor's claim because the defendant is considered a justice collaborator. A defendant is considered ... -
Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2017) Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan di luar kewenangan LAPAS. Pada proses peradilan anak, pembimbing kemasyarakatan ... -
Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas (PT) atas Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup
(Universitas Sumatera Utara, 2018) In many countries, corporate directors / corporations may be criminally or jointly corporately, for a crime. The accountability of the director / management of the corporation is considered necessary if the corporation ... -
Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
(Universitas Sumatera Utara, 2016) The development of the criminal offence of corruption in Indonesia keeps increasing and complex issue for law enforcement officers. As well as the number of countries that present financial losses, continue to increase ...
RSS 1.0