Master Theses
Master Theses
Recently added
Now showing items 361-380 of 1851
-
Analisis Juridis Likuidasi Bank Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2004)The research is conducted at Bank of Indonesia located at Medan Municipility, in Medan Court, North Sumatra Province. Data analysis uses normative-qualitative based on positive law rules and principles finding and ... -
Gugatan Perwakilan dalam Menangani Kasus Banjir di Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 2003)Bangsa Indonesia merupakan negara yang beragam bentuk keindahan alam, kebeningan air danau yang diam, semilimya udara pengunungan, teriknya matahari di pantai biru, rimba yang perawan, berbagai tumbuhan dan hewan sampai ... -
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2002 Walikota Medan kepada DPRD Kota Medan setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2003) Before issuing the Undang-undang acts No. 22 of 1999 about local government, the administration of government in Indonesia colored with a decentralized government. It means, those local governments were not given any ... -
Aspek Hukum Perubahan Perusahaan Umum Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan dalam Penyelenggaraan Kepentingan Umum
(Universitas Sumatera Utara, 2002)A railway company is one of National Corporation preparing the land transportation service by using the railway facilities. Railway is included in production branches that controls public life, that state must exercise ... -
Pertanggungjawaban Penjual terhadap Barang yang Cacat ditinjau dari Aspek Hukum Islam
(Universitas Sumatera Utara, 2010)Islam is a system as well as a way of life. As a way of life, the teaching of Islam consists of the rules including all facets of human. life. One of the facets of human life which is regulated by Islam is the problem ... -
Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Negeri terhadap Pembatalan Sertifikat Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt)
(Universitas Sumatera Utara, 2022)The Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations in Article 19 paragraph (1) it can be seen that in order to provide legal certainty regarding land rights for the Indonesian people, the ... -
Analisis Hukum Penyaluran Kredit yang Menimbulkan Tindak Pidana Korupsi pada Bank (Studi Kasus : Putusan-putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan No. 79, 80, dan 81/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn., tgl. 29/04/2013)
(Universitas Sumatera Utara, 2022)In this study, the corruption case focuses on the regulation of credit distribution at state owned banks with the legal entity of a Limited Liability Company (PT). The bank appointed was Bank BNI '46 related to the ... -
Akibat Putusan Cerai Pengadilan terhadap Pasangan Penganut Agama Katolik dalam Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Agama Katolik ( Suatu Kajian Akibat Hukum dan Sosial)
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Indonesia's positive law on marriage provides an opportunity for a husband or wife to file for divorce in a court. A problem arises when the divorce is filed by either a husband or wife who is Catholic. According to ... -
Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Jo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Idm)
(Universitas Sumatera Utara, 2023)The tralfficking thalt occurred in Indonesial could falirly be caltegorized als al crime. Tralfficking is allso al form of modern slalvery, alnd could occur on al lalrge scalle. The first issue in this thesis, therefore, ... -
Analisis Pertimbangan Hakim pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikasi (Studi Putusan Pengadilan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019, Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, dan Nomor 318 PK/ Pid.Sus/2018) Sembiring
(Universitas Sumatera Utara, 2022)The Criminal Procedure Code (KUHAP) No. 8 of 1981 in CHAPTER XVIII clearly and in detail stipulates what is the basis for carrying out Extraordinary Legal Efforts for Judicial Review of Gratification Criminal Acts at the ... -
Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak Sebagai Pelaku dalam Perspektif Psikologi Kriminal ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2021)The crime of murder is a serious criminal offense and the most severe threat of punishment, based on the Criminal Code of murder has a maximum penalty of 20 years even the death penalty, for that the mechanism of diversion ... -
Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus di Satlantas Polresta Deli Serdang
(Universitas Sumatera Utara, 2021)It is important to carry out this research to find out the legal basis regarding procedures for handling investigations and investigations of traffic violation cases; the obstacles faced by the Deli Serdang Police Traffic ... -
Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Perbankan di Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau Menurut Pojk Nomor 17/Pojk.03/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Indonesia saat ini sedang menghadapi dampak penyebaran pandemi virus corona yang mengakibatkan semua sektor perekonomian tersendat karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah guna mencegah ... -
Implementasi Ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Mengenai Pencemaran Lingkungan dikaitkan dengan Ganti Kerugian di Kawasan Industri Medan
(Universitas Sumatera Utara, 1995)Human being is a part of ecosystem and the manager of the system. Environmental pollution is the side-effect of human action in achieving his objectives which have environmental consequences. Environmental pollution is ... -
Peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan Tidak Sehat
(Universitas Sumatera Utara, 2021)OJK as a step to create healthy banking, a bank that can carry out its functions properly, can maintain and maintain public trust, can carry out the intermediary function, can help smooth payment traffic and other things ... -
Pandangan Kritis terhadap Pembebasan Hak atas Tanah Oleh para Developer dalam Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Kotamadya Medan
(Universitas Sumatera Utara, 1996)The land problem in Indonesia is regulated within the provisions UUPA No. 5 the year 1960 that aims at bases of formation National land law which will continue an instrument to bring prosperity, happiness and justice ... -
Segi-Segi Hukum Penggunaan Konsinyasi dalam Pembebasan Tanah di Kotamadya Medan
(Universitas Sumatera Utara, 1995)Dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, masalah pembebasan tanah selalu menjadi penghalang. Pembebasan tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat ... -
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 198-KIPM I-02/AD/X/2017)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Desertion is a crime that is specifically done by the military because of a legal fight and are contrary to the law, in particular the military criminal law. Enforcement of military discipline regulations of law discipline ... -
Beberapa Masalah Sekitar Tanggung Jawab Nasabah yang Ingkar Janji dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Medan
(Universitas Sumatera Utara, 1993)The crediting policy is aimed to evenly spread the yield of the development program among small and middle class businessmen and to give them opportunities to expand their business. The credit facilities involves various ... -
Beberapa Aspek Hukum Franchise Format Bisnis di Medan
(Universitas Sumatera Utara, 1994)The objectives of this research are to identify what contractual law principles are available to business format franchising and to determine whether or not a business format franchising contract is a sui generis contracts ...
RSS 1.0