Master Theses
Master Theses
Recently added
Now showing items 521-540 of 1853
-
Kualifikasi Perbuatan Ultra Vires oleh Direksi dalam Hukum di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan
(Universitas Sumatera Utara, 2021)ABSTRACT QUALFICATION OF ULTRA VIRES ACTS BY DIRECTORS IN LAW IN INDONESIA : STUDY OF COURT DECISIONS Ultra vires' action is an action that goes beyond the authority of the company's directors. The authority of the ... -
Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/Pn.Mdn
(Universitas Sumatera Utara, 2020)ABSTRACT In everyday life transactions often occur between people. These transactions have legal consequences. A transaction is an act. Acts against civil law with actions against criminal law differ in terms of ... -
Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Barumun Tengah
(Universitas Sumatera Utara, 2021)ABSTRACT It is hoped that the crime of persecution, both severe and light persecution, can be resolved by using approaches that are capable of resolving the criminal act of persecution in the jurisdiction of the Barumun ... -
Analisis Hukum Dark Pools Sebagai bentuk Transaksi Efek di Luar Bursa Saham
(Universitas Sumatera Utara, 2014)Dark pools are a mysterious term even it is interpreted as something that would be a bad effect on the stock market. The term is given to indicate on the form of the 21st century financial markets. Even so, other opinion ... -
Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Ditinjau dari Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) (Studi di Wilayah Hukum Polres Asahan)
(Universitas Sumatera Utara, 2012)One of crime or violation is thieving. Thieving of oil palm is a crime that harm to safety and orderliness of the community. The legal apparatus has made various efforts to copy with the thieving, however, in fact, the ... -
Perbandingan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam
(Universitas Sumatera Utara, 2022)ABSTRACT Annisa Hafizhah5 Madiasa Ablisar6 M. Ekaputra7 Mahmul Siregar8 The rapid development of the times makes it difficult for the law to meet the legal needs of the community even though judges may not refuse to ... -
Ketentuan Batas Usia Perkawinan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat
(Universitas Sumatera Utara, 2022)The stipulation of the age limit for marriage is one of the very important pillars in the legal protection of underage marriages. Underage marriage is a marriage or contract that can guarantee that a man and a woman ... -
Kebijakan Lembaga Legislatif dalam Penerapan Sistem Perizinan di Kota Binjai
(Universitas Sumatera Utara, 2007)The role of DPRD of the city of Binjai in the implementation of licensing system is to make local regulation and to control the application of the local regulation related to the licensing system. This is done with the ... -
Peran Polri dalam Pengembangan Investasi di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2006)The economic globalization developed by the principles of trade liberalization or free trade has affected the law of each country involved in it. Therefore, there is no way to reject but go along with it. During the ... -
Efektivitas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Pembagian Harta Warisan di Kota Bengkulu
(Universitas Sumatera Utara, 2001)The Strategic doctrin on the policy of the Indonesian national law development produced The Act No. 7 of Year 1989 on Religious Affairs Court Judicial Settlement. The Act itself is a sub system of the national law ... -
Pelaksanaan Persertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Selatan)
(Universitas Sumatera Utara, 2004)The bill no. 28 the year 1977 regarding land for community use and th bill no. 24 the year 1977 related to registering land for community use are aime at organizing the existence of a land and ... -
Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perkebunan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Lahan Perkebunan
(Universitas Sumatera Utara, 2008)Based on chapter 48 verse (1), chapter 50 verse (1) of the Law 18/2004 regarding the estate, it has been said that there is criminal matter of live environment in estate farm related to criminal of opening and/or cultivating ... -
Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan dalam Usaha Jasa Konstruksi (Suatu Studi di Komamadya Banda Aceh)
(Universitas Sumatera Utara, 1997)In performance of physical development, the employer party should use contractor service for its performance. It 1s done by making contract which is called as construction agreement by referring to KUH perdata, A.V. 1941 ... -
Eksistensi Tanah Bengkok dalam Hubungan Hukum Keperdataan Adat di Kabupaten Dati II Sukoharjo
(Universitas Sumatera Utara, 1995)The purpose of this study is to investigate and reveal some issues on the existence of village-owned land (tanah “bengkok”), its object and subject, right and obligation of village-owned land holders, civil and common law ... -
Penerapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Berkaitan dengan Pemberian Izin Lokasi Permukiman di Kota Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2005)Tujuan pemberian izin lokasi ialah untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan investor dalam memperoleh tanah sehingga tidak menyimpang dari ketentuan tata ruang wilayah yang berlaku. Kebijaksanaan pertanahan yang ... -
Dampak Perubahan Status Badan Usaha Cv menjadi Badan Hukum Pt Terhadap Perjanjian Kredit yang sedang Berjalan (Studi pada Bank BNI)
(Universitas Sumatera Utara, 2013)Every entrepreneur wants his/her business to make progress, but before developing the business several factors that can influence the success of development of the business itself should be paid attention to. Business ... -
Kedudukan dan Kekuatan Mengikat dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2016)Nota Kesepahaman pada praktiknya banyak digunakan para pihak dengan berbagai alasan untuk melakukan transaksi bisnis ataupun hubungan lembaga-lembaga. Sebagai perjanjian yang ditempatkan pada fase prakontrak atau ... -
Analisis Yuridis Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking In Person Sebagai Extra Ordinary Crime
(Universitas Sumatera Utara, 2012)Perdagangan orang menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri karena telah menjadi sumber penghasilan yang sangat besar bagi sindikat kejahatan internasional. Perkembangan kejahatan Trafficking in person berdasarkan ... -
Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Hak Asasi Manusia
(Universitas Sumatera Utara, 2011)Saksi dan korban dalam tindak pidana hak asasi manusia memiliki peranan yang sangat penting. Melalui keterangan yang diberikan saksi dan korban dapat memudahkan penegak hukum untuk menemukan titik terang penanganan tindak ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Cybercrime di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2005)Cyber crime could reasonably include a wide variety of criminal offences. There are many Cyber crime havi the same character with the conventional offences. The main difference, Cyber crime was known as a crime committed ...
RSS 1.0