Master Theses
Master Theses
Recently added
Now showing items 581-600 of 1853
-
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Penggabungan Perusahaan Tertutup
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Minority shareholders is one of the stakeholders along with other stakeholders and minority shareholders are also the parties reply carries the coffers for the company. Therefore, there can be no, the minority shareholders ... -
Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(Universitas Sumatera Utara, 2020)NCB Asset Forfeiture has become the main concern of the global community in tackling crime, including corruption. Many countries have adopted this for various forms of crime. This NCB can effectively recover assets tainted ... -
Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg)
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Article 238 of Law Number 22 of 2009 has outlined that the government is responsible for the infrastructure of roads traffic, so it is not only administratively, but may be subject to criminal liability as the organizer ... -
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017K/Pdt/2011)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)The interests of majority shareholders and minority shareholders in a company often conflict with one another. Although the UUPT has regulated the rights of minority shareholders, however, in practice it has not been fully ... -
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online Terkait Penagihan Pinjaman yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen oleh Financial Technology di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, ... -
Penyelesaian Ganti Rugi terhadap Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Secara Diversi (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)
(Universitas Sumatera Utara, 2018)UU No.11/2012 tidak menjamin kepastian hukum dalam mencapai tujuan diversi perkara ABH/AKH. Diversi wajib, tapi ganti rugi tidak diwajibkan. UU No.11/2012 tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi ganti rugi, tidak mengatur ... -
Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Hukum Terhadap Pencabulan Anak oleh Pelaku Anak)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Penerapan pemidanaan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt Tanggal 6 September 2016 dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt Tanggal 6 September ... -
Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintahan Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Pengaturan wakil kepala daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 berdampak terhadap sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Rivalitas semasa menjabat antara kepala daerah dan wakil kepala daerah diberbagai daerah, sehingga akan ... -
Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Mengenai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
(Universitas Sumatera Utara, 2021)A judicial process ends with a final verdict (vonnis). The decision imposed by the judge must be in accordance with justice and legal certainty. The legal certainty itself lies on the regulations. The Indonesian Penal Code ... -
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap seseorang yang mengetahui di Sekitar Lingkungannya erdapat Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 17/Pid.B/2014/PN.Sbg)
(Universitas Sumatera Utara, 2020)One of the narcotics criminal acts which is quite interesting to study is someone who knows that there is a narcotics crime as regulated in Article 131 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore, it is necessary ... -
Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Corruption in Indonesia occurs systematically and spreads widely; it does not only injure the country financially but also violates the social and economic rights of the people. In order to eradicate corruption in Indonesia, ... -
Pelaksanaan Relaksasi Kredit Pada Kepemilikan Rumah Subsidi di Bank Mandiri Kota Medan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Covid-19 pandemic that occurs in Iitdonesia not only creates contagious disease resulting deaths, but also causes stagnancy in economic cycle of a country and its people. The policy of large-scale social restriction (PSBB) ... -
Tinjauan Yuridis Tembak Mati Ditempat oleh Badan Narkotika Nasional terhadap Pelaku Pengedar Narkotika
(Universitas Sumatera Utara, 2019)The misuse and illicit trafficking of narcotics threatens all aspects of national and state life. The government is firm by imposing sanctions in the form of the death penalty for drug dealers, it does not deter other ... -
Gratifikasi oleh Perusahaan Farmasi Terhadap Dokter dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit
(Universitas Sumatera Utara, 2021)The occurrence of gratuities today has entered all sectors without exception in the health sector, namely in the medical field. There are gratuities made by pharmaceutical companies against doctors, namely where the ... -
Kebijakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Curas, Curat, dan Curanmor di Wilayah Hukum Polrestabes Medan
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Description of violence (Curas), and theft of motor vehicles (Curanmor) known as Crimes 3C. The 3C crime is a crime against property which is a material crime. The police responsible for the security and public order ... -
Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan dalam Tindak Pidana Makar
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Sebagai syarat tindak pidana makar, unsur permulaan pelaksanaan merupakan hal yang sangat mempengaruhi dapat tidaknya seseorang dituntut dengan tindak pidana makar. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana makar ... -
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polrestabes Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2020)In handling cases of moral offenses committed by Children in Conflict of Law, the handling is different from narcotics crime. Different threats of imprisonment cause immorality by Children in Conflict of Law cannot be ... -
Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Tanjung Balai
(Universitas Sumatera Utara, 2020)The provision of the death penalty for narcotics crimes is one of the measures taken by the state to execute drug dealers that could damage generations of the nation, and with Law No. 35 of 2009 on Narcotics can ensnare ... -
Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Properti dengan Perbankan Terhadap Pembiayaan Perumahan dengan KPR (Studi di PT. Cukat Trengginas Arians)
(Universitas Sumatera Utara, 2017)The provision of KPR facilities by the Bank, sometimes through the property company as a housing provider. The cooperation developed by the Bank and the property company is regulated in a cooperation agreement deed which ... -
Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
(Universitas Sumatera Utara, 2014)The need of Indonesian Moslem community for the bank operating in accordance with Islamic economic system was not juridically regulated until the enactment of Law No.7/1992 on Banking. In this law, the existence of Islamic ...
RSS 1.0