Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Tesis ini membahas kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dipandang tidak sesuai lagi dalam menjamin kepentingan terbaik untuk anak. Sehingga perlu diambil satu kebijakan hukum dalam memastikan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana anak melalui pembinaan retributif, restorative sesuai dengan peradilan pidana anak penjara sebagai upaya terakhir. Permasalahan uraian diatas dalam memperkuat penelitian yaitu : 1.) Bagaimana kebijakan hukum dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, 2.) Apa upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dari persfektif UU No. 11 Tahun 2012. Metodologi penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data primer diperoleh dari berbagai literature dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. Sedangkan data sekunder digunakan untuk memahami konsep hukum guna menganalisis norma, azas-azas dan nilai-nilai keadilan sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan hukum yang disahkan. Latar belakang perubahan konsep peradilan anak kedalam sistem peradilan pidana anak, upaya terakhir dalam pemenjaraan anak yang diwujudkan sebagai konsep Diversi dan Restoratif Justice, konsep tata aturan baik tertulis dan tidak tertulis sebagaiman prinsip “kepentingan terbaik untuk anak” dalam acuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pemenuhan lain menjadi satu kemajuan hukum dalam penanganan terhadap anak selain pelaku dan juga diatur terhadap korban. Kebijakan dalam sistem peradilan pidana sebagai wujud peraturan dalam memberikan “kepastian hukum” dalam penyelesaian konflik pidana antar anak. Hukum sengaja dibonsai menjadi perundang-undangan sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki otoritas kebijakan, dipaksa untuk bisa berani bertindak dalam menyelesaikan konflik anak.Kepastian hukum ini jika salah melakukan pemahaman dapat menimbulkan konflik baru, karena hukum tersebut sebagai kekuasaan guna menerapkan penalaran hukum dengan menggunakan “kaca mata kuda” yang sempit. Kekuasaan hukum, dapat menjadi fenomena dalam memperlebar jurang pemaksaan ketika opini penegakan hukum tengah diragukan. Kordinasi dan komunikasi dalam pemenuhan terhadap hak-hak anak akan menjadi satu permasalahan dimasing-masing institusi mengingat komitmen dalam mengkordinasikan kepentingan terbaik untuk anak, bukanlah barang baru lagi. Upaya pemenuhan perubahan karakter dan prilaku anak akan cendrung memperparah apabila pranata dukungan sarana dan prasarana masih sangat jauh dalam kelengkapannya. Upaya partisipasi masyarakat memerlukan kepedulian dukungan semua pihak guna memaksimalkan pencapaian sistem peradilan pidana, dalam menyelesaiakan konflik anak untuk tidak masuk dalam ranah formil. Dukungan lingkungan sekitar harus mampu dalam pencarian solusi untuk memperbaiki kenyamanan yang tidak berdasarkan pada upaya pembalasan.

This thesis discussed the policy of criminal law on children as the perpertators of criminal act, viewed from Law No. 11/2012 on the Criminal Judicial System for Children which replaces Law No. 3/1997 on Judicial system for children which is regarded as not in line with the protection for children. Therefore, it is necessary to make legal policy in ensuring the achievement in the objective of the best law on children by conducting retributive and restorative fostering according to the criminal justice on children to be sent to prison as the last resort. The problems of the research were as follows: 1) how about the legal policy in handling criminal act by children, and 2) what efforts are to be made in giving protection for chilldren’s rights as the perpetrators, viewed from Law No. 11/2012. The research used judicial normative method with library research. Primary data were gathered from various sources and regulations related to the subject matter of the research. Secondary data were used to understand legal concept to analyze norms, principles, and justice values as the reference for implementing validated legal policy. The background is the change in the concept of judicial system for children to judicial system for children as perpetrators, the last resort to send them to prison which is realized in the concept of diversion and restorative justice, and the concept of regulation, either written or oral, as the principle of “the best benefit for children” under Law No. 3/1997 on Judicial System for Children, and Law No. 23/2002 on Protection for Children. Another change is that it becomes an advancement in law in handling children as perpetrators and as victims. The policy in the system of criminal justice is the realization of the regulation in providing “legal certainty” in settling the conflict among children. Law is intentionally cut down to become legal provisions so that the law enforcement does not have the authority to make a policy; they are forced to act in settling the conflict among children. If there is misunderstanding in this legal certainty, it will bring about new conflict since “blinders” are usually used in implementing the law. Judicial power can be used when the opinion of law enforcement is uncertain. Coordination and communication in providing the children’s rights will be the problems in each institution since the commitment for coordinating their interest is not a new thing. The attempt to change children’s characters and behavior will be worse if the support for their facility and infrastructure is far from what has been expected. Public participation needs support from other elements in maximizing the achievement of the system of criminal justice so that the settlement of confilct among children is not included in formal domain. Support from neighborhood is needed to find the solution for improving comfort which is not based on revenge.