Konflik Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 (Studi Kasus pada SMPN 11 Medan)

Abstract

Sistem seleksi PPDB merupakan salah satu kebijakan dalam pendidikan yang selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Permendikbud menetapkan sistem zonasi sebagai kebijakan terbaru dalam PPDB 2018. Sistem zonasi adalah sistem yang diterapkan sebagai syarat utama dalam seleksi penerimaan siswa baru dengan memperhatikan jarak atau radius antara tempat tinggal calon siswa dan sekolah. Sistem ini dikeluarkan oleh Kemendikbud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018. Penerapan sistem zonasi PPDB 2018 menimbulkan pro dan kontra. Konflik yang terjadi menarik untuk diteliti untuk melihat bagaimana konflik kepentingan yang terjadi dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan di SMP Negeri 11 Medan yang terletak di Jalan Budi Kemenangan no. 24 Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Informan pada penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Medan yang menangani PPDB 2018, komite sekolah, guru dan orang tua siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan. Konflik dalam penerapan sistem zonasi PPDB 2018 terjadi akibat belum adanya pemerataan persebaran dan fasilitas sekolah negeri khususnya di Kota Medan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat karena siswa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Disisi lain siswa juga tidak bisa memilih sekolah yang terbaik yang mereka inginkan. Konflik dapat dicegah jika pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar ke depannya tidak ada lagi rasa ketidakadilan yang muncul diantara para siswa sebagai dampak penerapan sistem zonasi.

PPDB selection system is one of the policies in education that always changes every year. in 2018, the ministry of education and culture established a system that was implemented as the main requirement in the selection of new students by taking into account the distance or radius between the residence of prospective students and schools. this system was issued by the Ministry of Education and Culture in Law no. 14 of 2018. the application of the 2018 PPDB zoning system raises pros and cons. conflicts that occur in implementing the policy. This study uses qualitative research methods with a case study approach. the case study was carried out at SMPN 11 Medan located at Budi Kemenangan street No. 24 pulo brayan kota, sub-district medan barat. the informants in this study were education office in medan which handled PPDB 2018, school committee, teacher and parents. Data collection techniques are carried out by observation, in-depth interviews, documentation and literature study. The conflict in the implementation of the 2018 PPBB zoning system was due to the lack of equal distribution and public school facilities, especially in Medan. this creates a sense of injustice in society because students do not have the same opportunity to be able to enter public schools. On the other hand students also cannot choose the school that best suits what they want. conflict can be prevented if the government evaluates and adjusts policies so that in the future there will be no sense of injustice that arises among all students as a result of the implementation of the zoning system.