Show simple item record

dc.contributor.advisorMarhayanie
dc.contributor.authorSitepu, Lorenza Putri Ulina
dc.date.accessioned2019-04-26T01:24:49Z
dc.date.available2019-04-26T01:24:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13623
dc.description.abstractPada umumnya negara yang memiliki administrasi pemerintahan yang modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak ini merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Oleh negara, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas sarana umum lainnya karena pemerintah Indonesia saat ini bertumpu pada pajak untuk membiayai pembangunan. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dimasukan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dalam sisi penerimaan, dan dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sejak dasawarsa 80-an, peranan pajak jauh diatas pos-pos penerimaan yang lain seperti migas dan PNB (Penerimaan negara bukan pajak). Dividen atau keuntungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dimasukkan ke kas pemerintah, tergolong sebagai PNB (Ismawan, 2016).en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectSistem Pelayanan Wajib Pajaken_US
dc.titleSistem Pelayanan Wajib Pajak Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Pratama Medan Baraten_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nimNIM132101057en_US
dc.identifier.submitterAkhmad Danil
dc.description.typeKertas Karya Diplomaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record