Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrialatas Perselisihan Pemutusan Hubungan Krja (PHK) dengan Alasan Mengundurkan Diri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 37 K/Pdt.Sas/2013)

Abstract

Salah satu aspek penyebab putusnya hubungan kerja adalah pengunduran diri yang dilakukan oleh Pekerja. Idealnya, pengunduran diri dilakukan secara sukarela. Namun dalam kenyataannya, sering ditemui pekerja/buruh yang mengundurkan diri dilakukan di bawah tekanan atau paksaan dari pengusaha dan bahkan sebenarnya pengunduran diri itu hanya rekayasa pengusaha supaya hak yang diperoleh buruh lebih kecil daripada seharusnya. Sehingga pengunduran diri yang semestinya bukan merupakan perselisihan berubah menjadi perselisihan. Tesis ini membahas mengenai bagaimana pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mengundurkan diri menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Serta membahas dan menganalisis putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 60/G/2012/PHI.Mdn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/PDT.SUS/2013, merupakan perkara yang berkaitan dengan PHK dengan alasan mengundurkan diri antara PT. Mestika Kurnia Utama melawan Pramudia Ananta, S.P dan Suondo Bambang Harianto, S.P. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif. Yang menjadi kajian pokok penelitian adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan perselisihan perburuhan terhadap perkara PHK dengan alasan mengundurkan diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PHK dengan alasan mengundurkan diri atas kemauan sendiri telah diatur pada Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam salah satu ayatnya yaitu ayat (3) mengatur mengenai syarat-syarat PHK dengan alasan mengundurkan diri dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri oleh pekerja/buruh secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum mulai tanggal pengunduran diri. Terhadap Putusan PHI Nomor: 60/G/2012/PHI.Mdn yang menyatakan PHK para Penggugat dikualifikasikan sebagai PHK karena pengunduran diri atas kemauan sendiri adalah bertentangan dengan Pasal 162 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 37 K/PDT.SUS/2013 yang dalam amar putusannya membatalkan putusan pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan Majelis Hakim PHI telah salah menerapkan hukum dan tidak cermat dalam pembuktian untuk memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

One of the aspects of the causes of the termination of employment was the resignation made by the workers. Ideally, the resignation is done on a voluntary basis. But in reality, it is often found workers/labourers who resigned solely under pressure or coercion from entrepreneurs and even actual resignation that’s just engineering entrepreneurs that labour obtained is smaller than it should be. So that the resignation is not necessarily dispute turned into a dispute. This thesis discusses about how settings work termination by reason of resignation according to the provisions of the law and regulations in Indonesia. As well as discussing and analyzing the verdict of PHI of the District Court of Medan Number: 60/G/2012/PHI.Mdn and the ruling of the Supreme Court Number: 37 K/PDT.SUS/2013 is a matter related to the Termination of Employment by reason of resignation among PT. Mestika Kurnia Utama against Pramudia Ananta, S.P and Suondo Bambang Harianto, S.P. Research methods used in the preparation of this thesis is the juridical normative. The study of the subject of research is the ratio decidendi or reasoning, namely the consideration of the court to come to a verdict. The research is a descriptive analytical, research which described, examines, explains, and analyzes the court ruling which is closely related to labour disputes litigated against Termination of Employment by reason of resignation. The results showed that arrangements Termination of Employment by reason of resigned of their own accord have been set in Article 162 of Law Number 13 of 2003 on labor, where in one of the verses that paragraph (3) sets the terms of PHK by reason of resignation in a way apply for resignation by workers/labourers in writing no later than 30 days before the start date of resignation. Against the ruling of the PHI Number: 60/G/2012/PHI.Mdn stating PHK of the plaintiffs are characterized as Termination of Employment since the resignation of their own accord are contrary to Article 162 of Law Number. 13 of 2003 on Labor. Therefore, the decision of the Supreme Court the case Number. 37K/PDT.SUS/2013 quashed the verdict of the Court at the level of industrial relations and stated the Tribunal Judges of PHI had been wrong to apply the law and not paying close attention to disconnect the evidences in the matter, is in compliance with the provisions of applicable law.