Kepastian Hukum Terhadap Standar Pelayanan Publik dalam Pelayanan Izin Usaha (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar)

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar yang mencerminkan keadilan terganggu dan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas hukum pemerintahan yang baik yang cenderung merupakan wujud keadilan dan kemanfaatan (moral) tidak terlaksana secara maksimal. Uraian tersebut membawa arah kepada perlu dikaji permasalahan mengenai pengaturan pelayanan publik terkait pelayanan izin usaha di kota Pematangsiantar. Permasalahan implementasi pelayanan publik terkait pelayanan izin usaha di kota Pematangsiantar oleh DPMPTSP. Permasalahan yang menjadi hambatan pelayanan publik terkait pelayanan izin usaha yang dihadapi DPMPTSP kota Pematangsiantar dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan sosiologis yang bersifat deskriptif analitis, memaparkan sekaligus menganalisis fenomena yang berhubungan dengan Kepastian Hukum Terhadap Standar Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Izin Usaha (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar). Hasil penelitian menunjukkan, perihal Pengaturan pelayanan publik terkait pelayanan izin usaha di kota Pematangsiantar mengacu pada Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 8 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana aturan tersebut dapat dianggap kurang tegas dan kurang bernilai kepastian hukum dikarenakan sifat pengaturannya dalam bentuk peraturan kepala daerah dan tidak adanya sanksi didalamnya disertai ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturannya tidak dianut secara maksimal. Perihal Implementasi pelayanan publik terkait pelayanan izin usaha di kota Pematangsiantar oleh DPMPTSP dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu adanya pengaturan pelayanan publik di kota Pematangsiantar, kepemimpinan, budaya pelayanan publik terkait perizinan di kota Pematangsiantar, sumber daya: kualitas dan kuantitas pegawai DPMPTSP di kota Pematangsiantar, sumber daya pembiayaan, sarana dan prasarana dimana implementasi tersebut hanya bisa dirasakan oleh pihak DPMPTSP sedangkan masyarakat kurang mengetahuinya. Perihal Hambatan pelayanan publik terkait pelayanan izin usaha yang dihadapi DPMPTSP kota Pematangsiantar dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: hambatan yuridis, terdiri atas faktor hukum, faktor penegak hukum, dan sarana serta fasilitas sedangkan hambatan non yuridis terdiri atas faktor kebudayaan dan masyarakat (termasuk mentalitas masyarakat dan pegawai). Dimana untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dengan beberapa upaya, yaitu upaya mengatasi hambatan yuridis, terdiri dari Melakukan perubahan aturan, Penerimaan pegawai yang mahir dibidang informasi dan teknologi (IT), dan Perawatan sarana dan fasilitas sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan non yuridis, yakni pengembalian rasa percaya masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara terkait sistem online yang telah dikeluarkan DPMPTSP kota Pematangsiantar atau produk lainnya milik instansi tersebut serta melakukan pembinaan mentalitas baik masyarakat dan pegawai negeri secara khusus di DPMPTSP kota Pematangsiantar. Hendaknya Pemerintah Daerah kota Pematangsiantar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pematangsiantar merubah Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 8 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi bentuk Peraturan Daerah dengan memasukkan konsep aturan secara tegas (secara khusus sanksi), yakni perintah (commands), kewajiban (duties) dan sanksi (sanctions). Hendaknya DPMPTSP kota Pematangsiantar menyusun sebuah blue print terkait implementasi yang telah dilakukannya selama ini sehingga masyarakat kota Pematangsiantar mengetahui sejauh mana sudah DPMPTSP kota Pematangsiantar melakukan delegasi kewenangan yang ada padanya secara khusus terkait pelayanan izin usaha. Hendaknya untuk mengatasi hambatan yang dialami DPMPTSP kota Pematangsiantar dalam pelayanan publik terkait pelayanan izin usaha dalam rangka mewujudkan kepastian hukum maka DPMPTSP kota Pematangsiantar melaksanakan upaya yang ditawarkan pada kesimpulan ketiga di atas baik upaya mengatasi hambatan yuridis, terdiri dari melakukan perubahan aturan, penerimaan pegawai yang mahir dibidang informasi dan teknologi (IT), dan perawatan sarana dan fasilitas sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan non yuridis, yakni pengembalian rasa percaya masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara terkait sistem online yang telah dikeluarkan DPMPTSP kota Pematangsiantar atau produk lainnya milik instansi tersebut.

Implementation of Mayor Regulation No. 8 of 2017 concerning Delegation of Authority Signing of Licensing to the Head of Pematangsiantar City One Stop Service and Integrated Investment Services that reflects disturbed justice and public services based on the principles of good government law which tend to be a manifestation of justice and benefit is not carried out optimally . This description leads to the need to examine the problems regarding the regulation of public services related to business permit services in the city of Pematangsiantar. The problem of implementing public services related to business permit services in the city of Pematangsiantar by DPMPTSP. Problems that become obstacles to public services related to business permit services faced by Pematangsiantar city DPMPTSP in order to realize legal certainty. This research is a normative and sosiological research that is analytical descriptive, describes and analyzes the phenomena related to Legal Certainty Against Public Service Standards in Business Licensing Services (Study in the Pematangsiantar City One Stop Investment and Integrated Services). The results of the study show, regarding the regulation of public services related to business permit services in the city of Pematangsiantar refer to the Regulations of Mayor of Pematangsiantar No. 8 of 2017 concerning Delegation of Authority for Signing Licensing to the Head of Investment and One-Stop Integrated Services where the rules can be considered less assertive and less legal due to the nature of regulation in the form of regional head regulations and the absence of sanctions along with legal provisions that form the basis of the regulation not maximally adopted. Regarding the implementation of public services related to business permit services in the city of Pematangsiantar by DPMPTSP can be seen through several aspects, namely the regulation of public services in Pematangsiantar city, leadership, culture of public services related to licensing in Pematangsiantar city, resources: quality and quantity of DPMPTSP employees in Pematangsiantar city, funding resources, facilities and infrastructure where the implementation can only be felt by DPMPTSP while the community is not aware of it. Regarding the obstacles to public services related to business permit services faced by Pematangsiantar city DPMPTSP in order to realize legal certainty are divided into 2 (two), namely: juridical barriers, consisting of legal factors, law enforcement factors, and facilities and facilities while non-juridical obstacles consist of factors culture and society (including community and employee mentalities). Where to overcome these obstacles can be with several efforts, namely efforts to overcome juridical obstacles, consisting of making changes to rules, Acceptance of employees who are proficient in the field of information and technology (IT), and Maintenance of facilities and facilities while efforts to overcome non-juridical obstacles, namely the return of taste trust the community by conducting socialization related to the online system that has been issued by the city of Pematangsiantar DPMPTSP or other products belonging to the agency as well as fostering mentality for both the community and civil servants specifically in the DPMPTSP of Pematangsiantar city. The Regional Government of Pematangsiantar, together with the Regional Representative Council of Pematangsiantar, should change the Regulation of Mayor of Pematangsiantar No. 8 of 2017 concerning Delegation of Authority for Signing Licensing to the Head of the One Stop Investment and Integrated Services Office into a form of Regional Regulation by explicitly incorporating the concept of rules (specifically sanctions), namely commands, duties and sanctions. The DPMPTSP of Pematangsiantar city should compile a blue print related to the implementation that has been done so far so that the people of Pematangsiantar city know the extent to which the Pematangsiantar city DPMPTSP has delegated the authority that is specifically to the business permit services. It should be to overcome the obstacles experienced by Pematangsiantar city DPMPTSP in public services related to business permit services in order to realize legal certainty. in the field of information and technology (IT), and maintenance of facilities and facilities while efforts to overcome non-juridical obstacles, namely the return of community trust by conducting socialization related online systems that have been issued by Pematangsiantar city DPMPTSP or other products belonging to the agency.