Analisis Pola Rekrutmen Pejabat Struktural Kabupaten Mandailing Natal Pasca Pemilukada 2011

Abstract

Politisasi birokrasi dalam kebijakan promosi dan depromosi birokrasi pasca pemilihan langsung kepala daerah di era reformasi merupakan sebuah kajian yang menarik untuk dilakukan.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika pola relasi politik dan birokrasi dalam rekrutmen jabatan struktural, faktor-faktor yang memotivasi para aktor untuk mengintervensi birokrasi, bentuk intervensi politik terhadap birokrasi, implikasinya terhadap kinerja birokrasi serta rekomendasi model pola relasi politik dan birokrasi dalam rekrutmen jabatan struktural. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pejabat politik dan birokrasi bahwa adanya pemisahan antara manajemen sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dan mekanisme politik dalam rekrutmen jabatan struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan intensif terhadap fenomena penelitian serta menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data yaitu teknik triangulasi (wawancara, observasidandokumentasi). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purpossive sampling dan snowball sampling yang mana keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 32 orang. Penelitian ini menghasilkan temuan utama bahwa pola relasi politik administrasi dalam rektutmen jabatan struktural diwarnai dengan intervensi satu arah yang dilakukan oleh keluarga kepala daerah secara dominan, yang menciptakan ketegangan, konflik, disharmoni hubungan antara pejabat politik dan birokrasi, serta berimplikasi negative terhadap kinerja birokrasi yang semakin jauh dari netralitas dan professionalisme. Temuan ini dapat dirinci dalam beberapa substansi. Pertama, Kondisi relasi politik dan birokrasi yang terbentuk dalam rekrutmen jabatan stuktural cenderung dipengaruhi munculnya intervensi politik dalam proses rekrutmen jabatan struktural. Dinamika rekrutmen elit birokrasi (Eselon II) yang merupakan kewenangan kepaladaerah, proses pengajuan jabatan elit birokrasi melalui persetujuan keluarga kepala daerah. Kedua, Keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang menjalankan mekanisme persyaratan rekrutmen elit birokrasi melalui hasil seleksi sebagai bahan pertimbangan Bupati menetapkan pejabat birokrasi, justru merupakan badan formalitas belaka. Hal ini disebabkan karena komposisi dalam Baperjakat juga merupakan hasil intervensi dari pihak keluarga kepala daerah. Meskipun Baperjakat terbentuk karena peraturan Perundang-undangan tanpa adanya pemberdayaan. Administrasi Baperjakat dijalankan dengan mengatur seolah-olah rekrutmen memang telah menjalankan prosedur yang ada. Ketiga, relasi politik dan birokrasi dalam rekrutmen jabatan struktural yang terbangun didominasi kepentingan politik. Faktanya, factor kepentingan keluarga penguasa daerah menjadi penghambat dalam pola relasi tersebut. Sehingga yang muncul kemudian kepentingan pihak keluarga penguasa daerah memarjinalkan professional birokrasi selalu bersifat negatif. Keempat, pola relasi politik dan birokrasi dalam rekrutmen elit birokrasi yang dihasilkan diwarnai intervensi politik yang berimplikasi terhadap kinerja birokrasi dalam menjalankan pemerintahan karena Kepala Daerah dalam menentukan jabatan didasarkan atas like or dislike, bukan kompetensi yang bersangkutan. Sehingga pejabat elit birokrasi yang ditunjuk tidak mempunyai kemampuan yang memadai dan akhirnya birokrasi bekerja disorientasi dan tidak professional. Penelitian ini memberikan rekomendasi teoritis dan rekomendasi praktis. Rekomendasi teoritis utamanya menarikgaris tegas peranan dan kewenangan antara ranah politik dan ranah birokrasi dalam rekrutmen jabatan struktural birokrasi. Rekomendasi praktis berkaitan dengan penguatan system birokrasi yang tahan terhadap pengaruh dan intervensi politik yang negative agar posisi birokrasi sejajar dan seimbang dengan posisi jabatan politik. Menghilangkan pengaruh politik dari birokrasi samasekali adalah hal yang tidak mungkin. Penguatan birokrasi disini dapat dilakukan dengan menerapkan model New Public Service yang merupakan paradigma dalam birokrasi yang berdasar pada teori demokrasi yaitu menempatkan rakyat dalam posisi penting dan melibatkan rakyat dalam proses birokrasi termasuk dalam hal rekrutmen jabatan struktural di birokrasi.