Analisis Penetapan Nilai Penggenti Wajar dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pembuatan Jalur Rel Kereta Api di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis penetapan nilai pengganti wajar dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pembuatan Jalur Rel Kereta Api Di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe). Pembangunan suatu wilayah di Indonesia saat ini dilatarbelakangi terbatasnya ketersediaan dan daya tampung tanah untuk pembangunan yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan distribusi penduduk. Disamping semakin meningkatnya kegiatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat wilayah yang tercermin dalam bentuk perluasan ruang wilayah meningkat pula. Dimana diperlukan penggunaan tanah yang menyangkut kepemilikan masyarakat. penetapan nilai pengganti wajar dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kota Lhokseumawe dilakukan oleh tim appraisal dengan memperhatikan nilai fisik dan nilai non fisik sesuai dengan UU No 2 tathun 2012 dan Standar Penilaian Indonesia. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Kota Lhokseumawe adalah hambatan yang berasal dari masyarakat pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan kurang pemahaman terhadap arti kepentingan umum, fungsi sosial hak atas tanah, akibat kurangnya pemahaman mengenai rencana dan tujuan pembangunan proyek tersebut yang sebelumnya telah dilakukan penjelasan dan penyuluhan dari Panitia PengadaanTanah untuk pembangunan rel kereta api Kota Lhokseumawe. Masih ada saja masyarakat yang merasa kurang puas, terutama mengenai nilai pasar tanah, hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa tanah mereka sama dengan tanah yang lain kenapa nilai pasar tanahnya berbeda

The title of this research is the Analysis of the determination of apt compensation in land procurement for public benefit in Lhokseumawe (A Case Study on the railroad construction in Muara Dua Subdistrict, Lhokseumawe). The development of a region in Indonesia is encouraged by the limited land space and accommodating capacity which is caused by people growth and distribution. It increases not only the people’s economic social life in the region, but also the regional spatial width. This development requires the land use related to people’s ownership. The determination of apt compensation in land acquisition for public use in Lhokseumawe is done by the appraisal team by taking into consideration the physical and non-physical value in line with the Law No. 2/2012 and Indonesian Appraisal Standard. The obstacles in providing compensation in land procurement to construct the railroad in Lhokseumawe comes from the society who owns the rights over the land, building, plants and other properties related to the land. The obstacle is that the society lacks of awareness to take part in development and of understanding about the importance of public use, social functional right over land, and the plan and objective of the project which has been explained and informed by the Land Procurement Committee i.e. for the railroad construction in Lhokseumawe. There are always people who are dissatisfied with the compensation value, especially with the market value of the land, because the think that their land is not different from other land, so why the market value is different.