Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah di Atas Lahan Tanah yang Dialih Fungsikan dari Kawasan Hutan Pasca Keputusan Menteri Nomor 597/MENHUT-II/2014 (Studi pada Kabupaten Labura)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang dikelilingi banyak pulau-pulau yang menjadi batas wilayahnya antara wilayah satu dan lainnya, hutan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perkembangan bernegara karena kawasan hutan merupakan kawasan yang diperlukan dan sangat dilindungi oleh negara. Di bidang Hukum Keperdataan. Dalam hal perikatan, pendaftaran, dan lainnya, yang berkaitan dengan bidang pertanahan, dimana aturan yang timbul untuk kepentingan umum, baik itu pelepasan, pengurangan maupun pengalihan fungsi hutan menjadi Areal Penggunaan Lain atau kawasan Budidaya dengan keluarnya peraturan seperti hutan registes, TGHK, SK 44/Menhut-II/2005 dan sampai pembahruan SK 579/Menhut-II/2014 dalam hal ini agar baik masyarakat maupun intansi terkait tidak salah bertindak dalam melakukan jabatannya dan tindakannya dalam hal pertanahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridisnormatif) yaitu suatu penelitian hukum dengan cara kepustakaan yang artinya metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada dan deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan, penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh. Sehingga ditemukan suatu azasazas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas, yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu pendaftaran tanah di atas tanah yang dialihfungsikan dari kawasan hutan pasca putusan menteri Nomor 579/menhut- II/2014. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pengalihan fungsi hutan dari kawasan hutan yang dialihfungsikan pada SK nomor 579/Menhut-II/2014, belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan hutan yang di alihfungsikan pada SK nomor 44/Menhut-II/2005 sebelumnya dari beberapa wilayah di Sumatera Utara khususnya di Labuhan Batu Utara di berbagai daerah kecamatannya, baik status tanah yang di alihfungsikan menjadi Areal Penggunaan Lain baik titik kordinat maupun batas luas kawasan hutan yang dialihfungsikan yang mana menurut SK nomor 579/Menhut-II/2014 di peruntukkan menjadi Areal Penggunaan Lain, yang mana seharusnya pengurangan kawasan hutan bukan pengurangan kawasan yang sudah lama ditempati dan dikelolah oleh masyarakat, baik yang memiliki surat desa maupun yang memiliki sertifikat atas kepemilikian tanah, Baik perorangan maupun perseroan terbatas yang sudah lama menempati wilayah itu sendiri. Sehingga kebinggungan akan kepemilikan tanah yang telah di daftarkan dan akan di daftarkan menjadi kebinggungan dalam kalangan masyarakat tersebut.