Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dikarenakan Cacat Administrasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/TUN/2013)

Abstract

Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah. Sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia yaitu sistem negatif bertendensi positif menemptakan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, tetapi bukan merupakan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegang haknya digugat oleh pihak lain yang merasa dirugikan atas terbitnya sertipikat hak atas tanah. Tesis ini membahas sengketa antara Norma Tampubolon melawan Kantor Pertanahan Kota Medan dan Datuk Syahrial sebagai pemegang sertipikat, yang berakibat pada batalnya Sertipikat Hak Milik No. 327/Sukaraja terdaftar atas nama Datuk Syahrial dikarenakan adanya cacat administrasi, melalui putusan Mahkamah Agung No. 457 K/TUN/2013. Dengan adanya putusan tersebut mendorong penulis untuk mengetahui apa alasan Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal suatu sertipikat hak atas tanah dan bagaimana akibat hukum terhadap sertipikat yang dibatalkan tersebut serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah dan menggunakan informasi dari narasumber sebagai pendukungnya. Dari hasil penelitian dapat diketahu bahwa cacat administrasi menjadi salah satu alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan perintah berupa putusan untuk membatalkan sertipikat. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 457 K/TUN/2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 327/Sukaraja mengakibatkan tanah yang terdapat dalam sertipikat tersebut kembali statusnya menjadi tanah negara dan sertipikat tersebut harus dicabut atau ditarik dari peredaran. Selain itu dengan adanya putusan pengadilan tersebut, ternyata belum bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat, namun sebaliknya memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dimenangkan oleh pengadilan.

Land registration is intended to compile and provide complete information about a plot of land and give legal certainty to the holders of land rights. The system of land registration in Indonesia is a negative system which has the positive tendency in placing land rights certificate as strong evidence although it is not absolute one since there will be the possibility for its holder to be claimed by other people who feel harmed by that certificate. The objective of this thesis is to analyze the dispute between Norma Tampubolon against the Land Office of Medan and Datuk Syahrial as the certificate holder that caused the Ownership Certificate No. 327/Sukaraja, registered in the name of Datuk Syahrial to be revoked due to its administrative defect through the Supreme Court’s Ruling No. 457 K/TUN/2013. This Ruling has encouraged the writer to find out the reason(s) of the State Administrative Court to pronounce the revocation of the certificate, the legal consequence on the revoked certificate, and the legal protection for its holder. The research used descriptive analytic and juridical normative method by analyzing the prevailing and competent legal provisions to be used as the basis for solving the research problems by using information from the source persons in supporting it. The result of the research showed that administrative defect became one of the reasons why the State Administrative Court pronounced an order to revoke the certificate. Since the Supreme Court’s Ruling No. 457 K/TUN/2013 was final and conclusive, the Ownership Certificate No. 327/Sukaraja was declared revoked and withdrawn from the circulation, and its status became the state land. Besides that, in reality, the Ruling did not give any legal certainty and legal protection to the certificate holder; on the other hand, it provided legal protection for the party that was won by the Court.