Kewenangan Pihak Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2003

Abstract

Terorisme merupakan ancaman buruk bagi setiap negara di dunia, menghancurkan stabilitas negara, fungsi keamanan, sosial budaya, ekonomi, politik dan bahkan dapat mengguncang berbagai pihak agama. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pelaku terorisme wajib diberantas sampai kepada akar-akarnya untuk terciptanya keamanan, ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Untuk itu kewenangan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme adalah membentuk Datasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai pasukan elit khusus untuk menghadapi aksi teroris maupun pemberantasannya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimanakah pengaturan tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme? Kedua, bagaimanakah kewenangan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme, metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder melalui alat pengumpulan data studi pustaka dan melalui data kualitatif. Kesimpulan dalam skripsi ini, bahwa kewenangan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana terorisme mengacu pada berbagai upaya-upaya yang ditempuh, penerapan peraturan-peraturan hukum dan sanksi terhadap pelaku teror, serta menerapkan kebijakan penal dan non penal, UUPTPT menerapkan pemberlakuan hukum secara retroaktif terhadap kasus-kasus yang sudah berlalu sebelum munculnya UUPTPT yang mengaturnya, kewenangan Kepolisian untuk mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum bagi masyarakat serta melibatkan peran Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai bagian terdepan melakukan penindakan dan penangkapan. Dianjurkan terhadap Polri untuk melakukan pengawasan penduduk kota maupun desa bagi peran Polisi Masyarakat (Polmas) sangat penting sebagai deteksi dini terhadap perkembangan masyarakat setempat, diharapkan bimbingan pengajaran SDM bagi Kepolisian secara profesional dalam misi pemberantasan terorisme.