Implementasi Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara

Abstract

Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrument luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan di tingkat internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan perkembangan hubungan diplomatik Negara-negara ? Bagaimana pelindungan warga Negara sebagai fungsi dari perwakilan diplomatik ? Bagaimana implementasi perlindungan warga Negara oleh perwakilan diplomatik Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif disebut juga penelitian doctrinal research yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim di pengadilan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hubungan diplomaatik antar negara. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Sejak awal fungsi seorang duta besar ataupun para pejabat diplomatik adalah mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima (akreditasi) dan sebagai penghubung antar pemerintahan kedua negara. Di negara penerima, mereka mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi serta melaporkannya kepada negara pengirim. Mereka juga bertugas melindungi warga negara dan berbagai kepentingan negaranya di negara pengirim. Fungsi-fungsi tersebut telah di atur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961