• Login
    View Item 
    •   USU-IR Home
    • Faculty of Law
    • Undergraduate Theses
    • View Item
    •   USU-IR Home
    • Faculty of Law
    • Undergraduate Theses
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Analisis Hukum Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Perkebunan Sebagai Bentuk Kewajiban Penanaman Modal oleh Perusahaan Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

    View/Open
    Fulltext (1.046Mb)
    Date
    2016
    Author
    Marbun, Eldbert
    Advisor(s)
    Ginting, Budiman
    Siregar, Mahmul
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Indonesia sebagai negara agraris mempunyai sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Oleh karena itu banyak investor yang memanamkan modalnya di Indonesia karena melihat besarnya sumber daya alam Indonesia salah satunya pada sektor perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan mengatur mengenai penyelenggaraan usaha perkebunan, penanaman modal untuk usaha perkebunan, termasuk mengatur mengenai kewajiban perusahaan perkebunan untuk berperan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar perkebunan dengan cara melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan. Setelah mempelajari ketentuan tersebut muncul permasalahan yang membutuhkan pengkajian dan penelitian lebih lanjut yaitu bagaimana pengaturan perkebunan menutut Undang-Undang Nomor 2014, bagaimana pengaturan kegiatan penaman modal dalam sektor perkebunan dan bagaimana bentuk kewajiban pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di sekitar perkebunan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif. Sifat dari penulisan ini adalah bersifat deskripsif yaitu menggambarkan atau melukiskan asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penulisan ini. Data penelitian yang digunakan untuk merumuskan kesimpulan terhadap permasalah tersebut adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan usaha perkebunan dilakukan setelah memperoleh izin dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan perusahaan perkebunan wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat di dalam keputusan pemberian perizinan tersebut. Selanjutnya perusahaan perkebunan juga diharuskan memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pembangunan kebun masyarakat sebagai salah satu bentuk kewajiban perusahaan perkebunan yang bertujuan selain sebagai konsep pemberdayaan juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar perkebunan. Bentuk pemberdayaan masyakarat yang wajib dilakukan oleh perusahaan perkebunan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sekitar perkebunan dan Coorporate Social Responsiblity (CSR).
    URI
    http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18833
    Collections
    • Undergraduate Theses [3054]

    Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara - 2025

    Universitas Sumatera Utara

    Perpustakaan

    Resource Guide

    Katalog Perpustakaan

    Journal Elektronik Berlangganan

    Buku Elektronik Berlangganan

    DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    Atmire NV
     

     

    Browse

    All of USU-IRCommunities & CollectionsBy Issue DateTitlesAuthorsAdvisorsKeywordsTypesBy Submit DateThis CollectionBy Issue DateTitlesAuthorsAdvisorsKeywordsTypesBy Submit Date

    My Account

    LoginRegister

    Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara - 2025

    Universitas Sumatera Utara

    Perpustakaan

    Resource Guide

    Katalog Perpustakaan

    Journal Elektronik Berlangganan

    Buku Elektronik Berlangganan

    DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    Atmire NV