Tinjauan Yuridis Peran Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining

Abstract

Penegakan hukum terhadap kejahatan illegal mining secara represif dengan menggunakan kerangka ketentuan pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana ( crimal justice system ). Penegakan hukum penaggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik merupakan salah satu suatu proses dari penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Modus operandi kejahatan illegal mining mempunyai sifat spesifik dibandingkan dengan kejahatan lainnya berkaitan dengan kejahatan terhadap kekayaan negara. Adapun modus operandi dalam tindakan pidana illegal mining antara lain pemegang Kuasa Pertambangan belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, tetapi sudah melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi. Pembahasan penulisan tesis diarahkan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana illegal mining, peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana illegal mining dan hambatan serta upaya yang dilakukan. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis. Data penelitian bersumber dari data skunder dan data primer. Data skunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan data primer diperoleh dari wawancara dengan informan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Pengaturan terkait tindak pidana illegal mining di dalam peraturan perundangundangan antara lain Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu Bara, Usaha pertambangan yang sudah memiliki ijin, tetapi melakukan pelanggaran perUndang-Undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan undang-undang terkait lainnya. Peran Polri dalam penegakan hukum dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan terjadinya tindak pidana illegal mining. Hambatan yang ditemukan dalam proses penegakan hukum antara lain menyangkut kemampuan sumber daya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan sinergitas dengan lintas sektoral dalam kerangka pemberantasan tindak pidana illegal mining. Upaya yang dilakukan antara lain meliputi peningkatan kemampuan penyidik dan meningkatkan operasionalisasi penegakan hukum dengan sinergitas secara terpadu dengan lintas sektoral.

Law enforcement against cime in illegal mining repressive by using the provisions of criminal is eradication and also crackdown against cime by law enforcement officials in criminal justice systems ( crimal justice system ). Law enforcement countermeasures viciousness through repressive acts started from police action as placing national police investigator was one of a process of criminal law enforcement in criminal justice systems. How to viciousness illegal mining couldhave specif nature compared to other crimes related to crimes against wealth of the country. The modus operandi in a criminal offense illegal mining among proxy holders mining not authorized borrow wear forest areas of forestry minister but it has been conducting activities, general investigation exploration or exploitation. The thesis writing directed to know portsetup illeg criminal act proxy holders mining not authorized borrow wear forest areas of forestry minister but it has been conducting activities, general investigation exploration, or exploitation. The thesis writing directed to know portsetup crime, illegal mining the role of the police of Indonesian republic in criminal law enforcement and illegal mining and illegal mining and obstacles efforts. The research of this thesis is descriptive analysis. Research data are sourced from the primary data and skunder data. Skunder data obtained through research libraries (library research) and primary data were abtained from interviews with informants. Then the data were analyzed qualitatively. Arrangement related to the criminal act of illegal mining in the legislation, among others, the law number 4 / 2009 on mining minerals and caol, mining business already has a permit, but others legislation, commited an offense among others the act of no. 32 / 2009 on protection and management of the living environment the law number 18 / 2004 about the estate and other related laws. The role of the police of Indonesian republic in law enforcement starts from the investigation process and investigation the occurrence of the criminal act of illegal mining.A hitch by which found in the process of law enforcement among other related to the ability of resources investigation done by investigators and synergy with inter-sector within the framework of eradication the criminal act of illegal mining. The efforts made by among others include increasing ability of investigators and improve the operation of law enforcement with standart operating procedures and increase synergy integrally by sectoral traffic.