Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JO Undang-Undang NO. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik hampir disemua perbuatan hukum yang ditugaskan oleh undang-undang. Dalam setiap pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris, Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya atas baik pada saat ia masih menjabat maupun pada saat ia pensiun menjadi Notaris. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pertanggung jawaban hukum Notaris sebagai pejabat umum atas akta yang dibuatnya, bagaimana batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya pada saat telah berakhir masa jabatannya, bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila terjadi gugatan secara perdata oleh pihak ketiga terhadap akta yang telah dibuatnya. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat preskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum kenotariatan yang termuat di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan pertanggung jawaban hukum Notaris sebagai pejabat umum atas akta yang dibuatnya adalah bahwa Notaris harus membuat akta autentik tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam hukum kenotariatan sesuai UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata tentang Tata Cara Pembuatan Akta Autentik Bagi Pejabat Umum. Notaris juga bertanggung jawab tentang kebenaran dari nama-nama para penghadap dan kepastian tanggal dari akta autentik tersebut. Batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya pada saat telah berakhir masa jabatannya adalah sampai Notaris tersebut meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris tidak diatur secara tegas tentang batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya apabila terjadi gugatan secara perdata oleh pihak ketiga terhadap akta yang telah dibuatnya adalah Notaris hanya memformulasikan keinginan atau tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta autentik dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Notaris juga bertanggung jawab terhadap kebenaran dari pembuatan akta autentik mengenai nama-nama para penghadap dan kepastian tanggal dari pembuatan akta tersebut. Apabila terjadi sengketa terhadap akta autentik tersebut maka Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta tersebut karena bukan merupakan pihak di dalam akta tersebut, sehingga tidak dapat digugat oleh para pihak atau pihak lain.

A notary is a public official appointed by the Government; in this case, the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia, who has a function to provide a service to the society and an authority to make an authentic deed in almost all legal actions as referred to the laws. He is responsible for every deed he makes either during his service period or after his tenure as a notary ends. The problems of this research are what responsibilities a notary has for the deeds he makes, how about the time limit of his responsibility for the deeds he has made while his tenure ends, and how about the legal protection for a notary whose tenure ends and there is a civil suit from a third party toward the deed that he has made. This is a normative judicial research with prescriptive analysis which approaches the research problems by reviewing the prevailing legal provisions in the Notarial Law stipulated in UUJNNo. 30/2004 (the Law on Position of Notary) juncto UUJNNo. 2/2014. The results show that the responsibility of a Notary, as a public official, for the deeds he makes is that he has to make an authentic deed in line with the prevailing legal provisions in the Notarial Law as stipulated in the UUJN No. 30/2004 juncto the UUJNNo. 2/2014 and Article 1868 of Civil Code regarding the Procedure of the Making of Authentic Deed for Public Official. He is also responsible for the accuracy of the names of the person appearing and the date of the authentic deed. As to the time limit of the responsibility, a Notary whose tenure has ended is still responsible for the deeds he has made until he passes away because there is no regulation in the prevailing provisions that obviously states the time limit of the responsibility of a Notary for the deed he has made. The legal protection for a Notary whose tenure ends and there is a civil suit from a third party toward the deed that he has made is that he only has to formulate the willing or actions of the persons appearing in an authentic deed by paying attention to the prevailing legal provisions. He is also responsible for the making of the authentic deed concerning the names of the persons appearing and the accuracy of the date of the deed. In case there is any suit to the authentic deed, the Notary has no responsibility for the content of the deed because he is not one of the parties involved in the deed; thus, he cannot be claimed by any party or other party.