Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Many developments program have been done since Indonesia’s in 1945, yet the unstable political situation during the Old Order period made the development program did not properly run. During this time, the PRRI/Permesta rebellion occurred due to the ignorance of regional developments. During the new Order period, the five year development Program I to VIII were implemented. One of the characteristics of the New Order was that the government was very centralized. The indicator of fiscal decentralization used was the balanced fund comprising the general allocation fund (DAU), special allocation of fund (DAK), and tax/non-tax revenue sharing fund (DBH). The purpose of this study was to find out the influence of fiscal decentralization on the economic growth in the district/cities in the province of Sumatera Utara. The data used in this study were the panel data of district/city level in the Province of Sumatera Utara from 2006 to 2011. The data obtained were analyzed through pooled least square model and fixed effect estimation model by using Eviews 6.0 program. The result of this analysis showed that the variabel of tax/non- tax revenue sharing funds (DBH) had a positive and significant influence on the economic growth in the distric/cities in the province of Sumatera Utara. The general allocation fund (DAU) had a positive and significant influence on the poverty in the districs/ cities in the Province of Sumatera Utara. The conclusion is that the general allocation fund (DAU) and the economic growth in the distrisc/ cities in the Province of Sumatera Utara had a negative and significant influence on the poverty in the districs/ cities in the Province of Sumatera Utara. Simultaneously, the general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), and tax/ non-tax revenue sharing funds (DBH) and the economic growth in the districs/ cities in the Province of Sumatera Utara had a significant influence on the poverty in the districs/ cities in the Province of Sumatera Utara

Sejak kemerdekaan RI tahun 1945 telah banyak program pembangunan yang telah dijalankan, tetapi akibat situasi politik pada masa Orde Lama yang belum stabil menyebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada masa ini terjadi pemberontakan PRRI/Permesta yang disebabkan tidak diperhatikannya pembangunan di daerah-daerah. Pada masa Orde Baru dijalankan program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I sampai dengan VIII . Salah satu ciri utama Orde Baru adalah pemerintahan yang sangat sentralistis. Indikator desentralisasi fiskal yang digunakan adalah dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Analisis dilakukan dengan model pooled least square dan model estimasi fixed effect. Data yang digunakan adalah data panel tingkat Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara yang mencakup periode 2006-2011. Hasil analisis data dengan bantuan software Eviews 6.0 menunjukkan bahwa variabel dana bagi hasil pajak/bukan pajak (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Dana alokasi khusus (DAK) dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Sumatera Utara berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil pajak/bukan pajak (DBH) dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara.