Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Pasir yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi Putusan nomor : 132/Pid.Sus/2015/PN.Lmj) (Studi Putusan nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN Pbg) (Studi Putusan nomor : 92/Pid.Sus/2012/PN.Kdi)

Abstract

In Law No. 9 of 2009 on Mining it is explained that in Mining there are several articles containing the provisions of criminal sanctions for those who violate them. Looking at the titles and topics of the research, the discussion of criminal provisions only focuses on illegal sand mining practices mentioned in Article 158 and Article 161 of Law No. 4 of 2009 on Mining. The subject matter of the study is Legal Provision on illegal sand mining. How the judge judges judgment of illegal sand mining perpetrators (decision number 132 / Pid.Sus / 2015 / PN Lmj), (Decision number: 123 / Pid.Sus / 2015 / PN Pbg), (Verdict number: 92 /Pid.Sus/2012/PN.Kdi). Types of research normative legal research, the nature of the research is descriptive, evaluative, prescriptive, Legal data source data obtained from library research, assisted with the Judgment Study Court, Legal provisions on unlicensed sand mining are provided in Article 158 and Article 161, it is explained that in Mining there are several articles containing the provisions of criminal sanctions for those violating them. Judge's consideration in deciding illegal sand mining perpetrators (decision number 132 / Pid.Sus / 2015 / PN Lmj), (Decision number: 123 / Pid.Sus / 2015 / PN Pbg), (Decision number: 92 / Pid.Sus / 2012 / PN.Kdi) is based on legal facts, testimony of witnesses, statements of defendants, evidence, matters that lighten and incriminate the defendant.

Di dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan dijelaskan bahwa dalam Pertambangan terdapat beberapa pasal berisi ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Melihat pada judul dan topik dari penelitian maka pembahasan ketentuan pidana hanya terfokus pada tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan secara illegal disebutkan dalam Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan. Pokok permasalahan yang diteliti adalah Ketentuan Hukum mengenai Pertambangan pasir secara ilegal. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal (putusan nomor 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj),(Putusan nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN Pbg), (Putusan nomor : 92/Pid.Sus/2012/PN.Kdi). Jenis Penelitian penelitian hukum normatif, sifat Penelitian bersifat deskriptif , evaluatif, preskriptif, sumber Bahan Hukum data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dibantu dengan Studi Putusan Pengadilan, Ketentuan hukum tentang pertambangan pasir tanpa izin diatur di pasal 158 dan pasal 161, dijelaskan bahwa dalam Pertambangan terdapat beberapa pasal berisi ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara illegal (putusan nomor 132/Pid.Sus/2015/PN Lmj),(Putusan nomor : 123/Pid.Sus/2015/PN Pbg), (Putusan nomor : 92/Pid.Sus/2012/PN.Kdi) adalah berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.