Pelaksanaan Hukum Cambuk Tentang Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat 1-3 dalam Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh

Abstract

The objective of the research was to find out people‟s perception on interpreting the meaning of lash punishment in the Directive of Aceh Governor No. 5/2018. It was analyzed through the theory of perception, the theory of organizational communication, public communication, and Islamic communication. The research used qualitative method with case study design. There were 7 (seven) informants that were considered having the capacity to understand the implementation of lash punishment as the research subject taken with analytical unit to meet the need for the research and to develop public trust in Banda Aceh. The result of the research showed that there were three aspects in understanding the meaning of the implementation of lash punishment in the penitentiary concerning the Directive of the Governor above, viewed from the people‟s perception. They were 1) the aspect of political will and Islamic Sharia Qanun, 2) the aspect of Learning and Human Rights, and 3) the aspect of Religion in Interpreting the Koran, Surah An-Nur verse 2. Some factors which rejected the Directive of Governor No. 5/2016, Article 30, according to people‟s perception were people were suspicious of the implementation of lash punishment inside the penitentiary since they thought that the government would gradually banish the Islamic sharia, it did not give deterred effect, and it was contrary to what Allah says in the Koran. The people hoped that Islamic Sharia is carried out completely (kaffah), the Directive of Governor should be reviewed by asking for the Islamic scholars‟ consideration, and Article 30 should be revised.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam memahami penafsiran makna pelaksanaan hukum cambuk dalam Peraturan Gubernur nomor 05 tahun 2018. Persepsi tersebut dikaji melalui teori persepsi, teori komunikasi organisasi, komunikasi publik dan juga dianalisa dengan komunikasi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan pada penelitian ini adalah berjumlah 7 (tujuh) orang yang dianggap mampu memahami tentang pelaksanaan hukum cambuk sebagai subjek penelitian yang diambil dengan unit analisis untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan untuk membangun kepercayaan publik di Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga aspek yang menjadi pemahaman penafsiran makna pelaksanaan hukum cambuk tentang Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2018 pasal 30 ayat 1-3 yang menetapkan pelaksanaan hukum cambuk di Lapas dalam persepsi masyarakat, yaitu; 1) Aspek political will dan Qanun syari‟at Islam, 2) Aspek Pembelajaran dan HAM, 3) Aspek Agama dalam penafsiran Al Qur‟an Surat An Nur: 2. Kemudian faktor-faktor penolakan Peraturan Gubernur Nomor 05/2018 pasal 30 menurut persepsi masyarakat adalah; pelaksanaan cambuk di Lapas dianggap sebagai tempat tertutup yang menimbulkan kecurigaan terhadap pemerintah yang akan menghilangkan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh secara pelan-pelan, kemudian tidak memberi efek jera baik bagi terhukum maupun bagi masyarakat, dan dinilai bertentangan dengan firman Allah. Selanjutnya harapan masyarakat adalah; agar dilaksanakan Syari‟at Islam secara kaffah dan dapat mengevaluasi kembali Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2018 pasal 30 tentang pelaksanaan hukum cambuk di Lapas dengan meminta pertimbangan ulama, serta dilakukan revisi pada pasal 30 tersebut yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.