Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Asing Terkenal Produk Otomotif Berupa Velg Mobil Merek Enkei di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan)

Abstract

Merek adalah Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang dan jasa atau satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Merek terdiri dari Merek biasa dan Merek terkenal, Merek biasa adalah merek yang reputasinya tidak tinggi, sedangkan Merek terkenal adalah merek memiliki daya tarik besar serta bernilai tinggi. Namun ketenarannya juga menyebabkannya menjadi target yang melanggar. Permasalahan dalam skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap pemalsuan Merek Dagang Asing Terkenal Otomitif Velg Mobil Enkei pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan. Faktor Penyebab Terjadinya Peniruan Merek yang Mengakibatkan Persaingan Curang di Indonesia, serta Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagang Asing Terkenal Produk Otomotif Velg Mobil Enkei pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas pemalsuan merek terkenal dapat diberikan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Dijamin dalam Pasal 21 UU Merek 2016, Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagang Terkenal Asing Produk Otomotif Velg Mobil Enkei pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan berupa Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek. Dalam mengatasi terjadinya pelanggaran, diperlukannya peran serta dari masyarakat untuk membantu pemerintah dan aparaturnya dalam memberikan setiap informasi yang diketahuinya tentang terjadinya pelanggaran dilingkungannya serta diperlukannya aparatur pemerintahan yang aktif dan memeliki pengetahuan yang cukup dalam mengatasi dan mencegah terjadinya pelanggaran.