Pengawasan Pelaksanaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Medan)

Abstract

The mobility of foreign nationals in Indonesia, especially in the Medan class I immigration area, is very numerous and varied. For this reason, immigration surveillance and enforcement is needed for foreign nationals. The Medan Class I Immigration Office has a role and function in the supervision and enforcement of foreign nationals. The problem raised in this paper is how to regulate residence permits of foreign nationals in Indonesia in the Medan class I immigration area, how is immigration surveillance for foreign nationals in Indonesia in the Medan class I immigration area, how are obstacles in the supervision of foreign citizens exceeding the time limit residence permit. The regulation of residence permits for foreign nationals in Indonesia is stipulated in Law Number 6 of 2011 and Government Regulation No. 31 of 2013 concerning Regulation of Implementation of Law Number 6 of 2011. Implementation of Law of Number Number 2011 in Medan has run well and the sanctions imposed by law enforcement officials in cases of abuse of immigration residence permits are more often non-pro justitia. Immigration supervision of foreign nationals in Indonesia The Medan Class I Immigration Region is coordinating, planning, controlling the program of immigration surveillance and enforcement activities for foreign citizens. Fostering immigration surveillance and enforcement activities against foreign nationals and law enforcement in the field of immigration. Obstacles in the supervision of foreign nationals that exceed the time limit for a residence permit are the lack of quality and quantity of human resources and the ranks of the technical implementing unit, the work budget for surveillance activities and actions of foreign nationals is not applicable to the work plan. Efforts are made to overcome these obstacles, namely efforts to constrain the lack of quality and quantity of human resources of employees, namely by holding a pilot degree education for employees by working with State Universities and also conducting training and counseling to improve human resources the employees.

Mobilitas warga negara asing di Indonesia, khususnya wilayah imigrasi kelas I Medan sangat banyak dan bermacam-macam. Untuk itu diperlukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing. Kantor Imigrasi Kelas I Medan mempunyai peran dan fungsi dalam pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang izin tinggal warga negara asing di Indonesia wilayah imigrasi kelas I Medan, bagaimanakah pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia wilayah imigrasi kelas I Medan, bagaimanakah hambatan dalam pengawasan terhadap warga negara asing yang melebihi batas waktu izin tinggal. Pengaturan tentang izin tinggal warga negara asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2011 di kota Medan sudah berjalan dengan maksimal dan sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih sering bersifat non-pro justitia. Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia Wilayah Imigrasi Kelas I Medan adalah melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing. Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing dan penegakan hukum di bidang keimigrasian. Hambatan dalam pengawasan terhadap warga negara asing yang melebihi batas waktu izin tinggal adalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan jajaran unit pelaksana teknis, anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan warga negara asing tidak aplikatif dengan rencana kerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu upaya terhadap kendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai, yaitu dengan cara mengadakan pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan juga melakukan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia para pegawai.