Eksistensi Perguruan Tinggi Asing di Indonesia Ditinjau Berdasarkan General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Hukum Nasional

Abstract

Perdagangan internasional menjadi salah satu aspek dari kegiatan ekonomi maupun kegiatan bisnis yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberadaan General Agreement on Trade in Services (GATS) sebagai Perjanjian Internasional dalam bidang perdagangan jasa multilateral memasukkan pendidikan tinggi sebagai salah satu subsektor perdagangan, memberikan peluang hadirnya Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia dalam rangka Indonesia sebagai anggota dari World Trade Organization (WTO). Diratifikasinya Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai GATS, menyebabkan adanya konsekuensi hukum yang timbul dalam hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum nasional dalam memberikan akses perguruan tinggi asing hadir di Indonesia. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi GATS dan hukum nasional dalam mengatur keberadaan perguruan tinggi asing di Indonesia dan konsekuensi hukum apa yang akan timbul jika terdapat permasalahanpermasalahan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, dimana data primer diambil dari perjanjianperjanjian internasional serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam regulasi GATS maupun regulasi hukum nasional telah terdapat pengaturan mengenai eksistensi perguruan tinggi asing di Indonesia. Bahkan secara empiris, telah terdapat keberadaan perguruan-perguruan tinggi asing yang berada di Indonesia dalam kerangka perdagangan jasa. Oleh karena itu, dengan mengetahui dan memahami regulasi GATS dan hukum nasional mengenai pengaturan perguruan tinggi asing di Indonesia juga dapat menghindari munculnya sengketa berupa gugatan dari anggota WTO lainnya. Sehingga, perlu untuk dikaji bahwa eksistensi perguruan tinggi asing di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan GATS maupun hukum nasional.