Kekuatan mengikat risalah lelang Terhadap hak tanggungan bagi pembeli Lelang di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (kpknl) medan

Abstract

Kreditor sebagai pembeli lelang obyek jaminan hak tanggungan sering menghadapi hambatan yaitu : dalam pengosongan obyek lelang tersebut karena adanya perlawanan dari debitor atau pihak ketiga, menyangkal bahwa debitor telah melalaikan kewajibannya terhadap kreditor, menyatakan bahwa kreditor belum waktunya mengeksekusi jaminan/agunan tersebut, debitor tidak mengakui jumlah hutang yang meliputi segala biaya yang telah dikeluarkan kreditor terlebih dahulu bagi kepentingan pembebanan hak tanggungan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan sebagai lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan yang akan diambil dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif. Hasil penelitian ini adalah risalah lelang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hambatan-hambatan, upayaupaya yang dilakukan oleh KPKNL untuk mengatasi hambatan-hambatan lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL harus dapat diselesaikan dengan baik dan pembeli lelang yang beritikad baik itu harus/wajib dilindungi oleh undang-undang Kesimpulannya risalah lelang adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kita dapat mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPKNL dan perlindungan hukum harus di berikan kepada pembeli lelang yang beritikad baik. Sarannya adalah diperlukan adanya lebih banyak penyuluhan hukum tentang hukum lelang kepada pembeli lelang, diperlukan adanya kecermatan dari para pihak baik itu bank, nasabah, dan KPKNL dan diperlukan adanya peraturan setingkat Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik.