Onderafdeeling Padang En Bedagei (1887-1942)

Abstract

Skripsi yang berjudul Onderafdeeling Padang en Bedagei (1887-1942) ini merupakan sebuah kajian wilayah pemerintah Hindia Belanda di Keresidenan Sumatera Timur. Penelitian skripsi ini menggunakan metode sejarah yang akan dijelaskan secara struktural sesuai dengan periode suatu peristiwa sejarah. Tahapan awal dalam penelitian ini adalah mencari data pendukung ke berbagai perpustakaan dan lembaga yang dianggap dapat menjadi sumber data dalam penelitian, misalnya ke Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Tengku Lukman Sinar, Perpustakaan USU dan Perpustakaan Kota Medan. Setelah sumber-sumber terkumpul maka selanjutnya adalah melalukan penyaringan data-data yang kemudian untuk dilakukan proses analisis hingga tahap terakhir dengan melakukan penulisan skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pemerintahan Padang-Bedagei pada masa onderafdeeling. Namun, sebelumnya perlu dijelaskan mengenai kondisi Padang-Bedagei sebelum menjadi onderafdeeling serta dijelaskan pula latar belakang terbentuknya Onderafdeeling Padang en Bedagei hingga perkembangan yang terjadi setelah ditetapkan sebagai onderafdeeling. Latar belakang yang menjadi dasar ditetapkannya Padang-Bedagei sebagai onderafdeeling adalah terjadinya reorganisasi pemerintahan di Keresidenan Sumatera Timur. Pada reorganisasi tersebut wilayah Onderafdeeling Padang en Bedagei berada di dalam wilayah Afdeeling Deli. Sebelum ditetapkan sebagai onderafdeeling, wilayah ini telah dijadikan cultuurgebied/wilayah perkebunan oleh Belanda. Namun sulitnya mendapatkan konsesi lahan di wilayah ini terkhusus dari Kerajaan Padang sehingga Sultan Deli mencopot kedudukan Raja Padang dan menggantikannya dengan salah seorang kerabatnya. Mendengar berita tersebut membuat Raja Raya Tuan Rondahaim yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Padang menjadi marah dan melalukan penyerangan terhadap pemerintah Belanda dan Melayu. Oleh karena terganggunya keamanan di wilayah itu, maka ditempatkan seorang kontrolir di Tebing Tinggi yang bertujuan untuk mengawasi pemberontakan Raya tersebut. Setelah berdirinya Onderafdeeling Padang en Bedagei, wilayah ini terus mengalami perkembangan seperti pertambahan wilayah, penduduk dan struktur pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan dapat dilihat dari perkembangan struktur birokrasi pemerintahan, pendapatan dan anggaran belanja, hubungan dengan Kerajaan Padang dan Kerajaan Bedagei, serta pembentukan Gemeente Tebing Tinggi. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan dan kehidupan yang layak bagi penduduknya maka didirikan beberapa sarana dan prasarana seperti pembangunan infrastruktur transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pelabuhan, pasar, perusahaan air bersih dan jaringan telekomunikasi.