Implementasi Metode FDS (Family Development Session) Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

Abstract

descriptive with a qualitative approach, using data collection techniques by interview, observation and documentation study. This study uses the theory of Ripley and Franklin to analyze implementor compliance and furthermore uses the theory of Edward III and Van Meter and Van Horn to analyze barriers related to implementation standards and resources. the use of teaching material components that could not be applied to all beneficiaries due to the condition that some of those met were unable to read and write. Limited resources in the form of a complete number of toolkits / teaching aids, the absence of special FDS operational funds for social assistants in the field, and there is also no capacity building training for Hope Family Program Staff related to FDS assistance. Another obstacle is the lack of commitment and the absence of capacity building training for Hope Family Program Staff related to FDS assistance. Another obstacle is the lack of commitment and there is also no capacity building training for Hope Family Program Staff related to FDS assistance. Another obstacle is the lack of commitmentSocial Service stillnot maximally supporting the implementation of FDS in Pekan Selesai Village, the Social Service still involves social assistants in other tasks besides PKH main duties, resulting in delays in FDS meeting schedules in the field. Lack of Commitment also emerged from beneficiaries who were frequently absent from the scheduled FDS meetings.Barriers related to conditions of social jealousy in the community, community jealousy towards the recipient mt

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi metode Family Development Session Program Keluarga Harapan di wilayah Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Ripley dan Franklin untuk menganalisis kepatuhan implementor dan selanjutnya menggunakan teori Edward III dan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis hambatan terkait standar pelaksanaan dan sumber daya. Hasil Penelitian ini menunjukkan Implementasi metode FDS Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pekan Selesai Kabupaten Langkat secara adminitrasi dinilai sudah terlaksana mulai dari tahapan: (1) sosialisasi dan pembentukan kelompok, (2) identifikasi masalah, (3) pembelajaran materi dan (4) pelaporan. Masih ditemukan beberapa faktor penyebab belum optimalnya implementasi FDS dalam setiap tahapan yang dilalui, peneliti menemukan hambatan-hambatan Implementasi FDS yang berkaitan dengan standar pelaksanaan FDS yaitu belum bisa diterapkan sesuai aturan yang ada di antaranya: aturan pembentukan anggota kelompok yang maksimal 30 KPM tidak bisa diterapkan di beberapa kelompok karena menyesuaikan jarak rumah dari penerima manfaat sehingga jumlah anggota kelompok melebihi aturan yang ada, komponen-komponen bahan ajar yang belum bisa digunakan kepada seluruh penerima manfaat karena kondisi beberapa KPM yang tidak bisa membaca dan menulis. Terbatasnya sumber daya berupa kelengkapan jumlah alat peraga (toolkit), belum ada dana operasional khusus FDS kepada para pendamping sosial di lapangan, serta belum ada pelatihan peningkatan kapasitas kepada para SDM PKH terkait pendampingan FDS. Hambatan lain terkait kurangnya komitmen Dinas Sosial yang masih belum maksimal mendukung pelaksanaan FDS di Kelurahan Pekan Selesai, Dinas Sosial masih melibatkan pendamping sosial di tugas-tugas lain selain tugas pokok PKH, sehingga berdampak pada penundaan jadwal-jadwal pertemuan FDS di lapangan. Kurangnya komitmen juga ditemukan dari para penerima manfaat yang sering absen dalam pertemuan-pertemuan FDS yang sudah dijadwalkan. Hambatan terkait kondisi sosial di masyarakat, yaitu adanya kecemburuan sosial masyarakat kepada penerima manfaat bantuan PKH. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpahaman masyarakat akan data usulan pengajuan penerimaan program melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang seharunya diusulkan melalui pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan.